180 Pelamar Kerja dari Luar Daerah Kena Sidak Disnakertrans Karawang

 

Matamatanews.com, KARAWANG—Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang membatalkan proses rekrutmen  dari 180 pelamar kerja PT Yamaha Motor Manufacturing 2. Diduga pabrik motor tersebut merekrut tenaga kerja dari luar daerah dan melanggar aturan. 

"Proses rekrutmen calon karyawan ini kami hentikan, karena telah melanggar aturan dan dilakukan secara diam-diam," kata Ahmad Suroto, Kadisnakertrans Karawang, saat sidak di RS Lira Medika, Senin (16/9/2019) kemarin. 

Kadisnakertrans menuturkan, pihaknya telah mengamankan 180 berkas para pelamar yang berasal dari berbagai daerah. Diantaranya, Cirebon, Indramayu, Tegal, Kuningan dan Pekalongan.Diangkut menggunakan 3 bus, para pelamar itu datang ke Karawang untuk menjalani test medical cek up di RS Lira Medika. 

"Rekrutmen tersebut bertentangan dengan Perda nomor 1 tahun 2011 tentang penyelenggaraan rekrutmen tenaga kerja dan Peraturan Bupati Karawang nomor 8 tahun 2016 tentang perluasan kesempatan kerja," tuturnya.

Perda nomor 1 tahun 2011 tentang penyelenggaraan rektutmen tenaga kerja mewajibkan perusahaan di Karawang menerima lebih banyak pekerja asal Karawang. Adapun Peraturan Bupati Karawang nomor 8 tahun 2016 tentang perluasan kesempatan kerja mewajibkan perusahaan di Karawang menyerap tenaga kerja lokal sekurang-kurangnya 60 persen orang Karawang dengan dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga.

Sidak tersebut juga dihadiri oleh Taufik Ismail, Ketua Fraksi PDIP DPRD Karawang. Ia menuturkan, rekrutmen diam-diam itu jelas melanggar peraturan yang berlaku. "Kita bukan antipati terhadap pendatang. Tapi selaiknya proses rekrutmen dilakukan sesuai aturan yang berlaku," tuturnya.

Secara proporsional sesuai aturan diduga dari 180 calon karyawan yang ikut tidak lebih atau sekurang-kurangnya 60% yang menjalani tes asli Pribumi Karawang,dan itulah yang menjadi acuan utama selain dari proses yang dinilai diam-diam.

Kendati demikian, tidak seutuhnya ini menjadi kesalahan si Pelamar . Lantas Salah siapakah ? Pelamar luar daerah salah kah? Apakah salah pemerintah daerah? Atau Pribumi nya sendiri ? Hal ini yang harus ketemu solusinya,

Pemerintah Daerah sudah sepatutnya tidak hanya mengeluarkan Perda terkait proporsi jumlah diterima . Namun harus ada juga komunikasi lebih intens dari sblmnya dengan user dalam hal ini perusahaan-perusahaan untuk diminta advicenya ,misal Kebutuhan karyawan berpa dan seperti apa klasifikasi yang diinginkan.

Pribumi sudah sepatutnya dan selayaknya untuk bisa diutamakan bekerja. Namun pribumi pun harus tetap membumi dan meningkatkan kualitas diri/skill sehingga memang layak dibandingkan pendatang . Tidak hanya skill tapi Attitude jg penting.Sehingga image pribumi pun bagus di mata perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga.

Pendatang tidak seutuhnya salah, Karena faktanya pendatang pun masih banyak yang nganggur dan bingung mencari kerja di Karawang,meski kadang mendapatkan apresiasi baik dari perusahaan pemakai tenaganya atas etos kerjanya.**

redaksi

No comment

Leave a Response