Abd.Ghoni, Anggota DPRD DKI Jakarta Sebut Persyaratan Masuk SMKN Langgar HAM

 

Matamatanews.com, JAKARTA—Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI, Abdul Ghoni merasa kecewa dengan persyaratan masuk Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN)  Jakarta, terutama  jurusan Tata Boga  yang menerapkan persyaratan tinggi badan pria  158 cm dan wanita  153 cm. Menurutnya, persyaratan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Hak Azasi Manusia, yakni hak anak untuk menuntut ilmu di SMKN DKI Jakarta. Padahal,  siswa maupun siswi yang masuk ke SMKN masih dalam masa pertumbuhan, sehingga tidak mustahil dalam satu atau dua tahun ke depan bisa bertambah tinggi badannya baik melalui minum susu, suplemen maupun berolahraga.

“Seharusn ya pihak sekolah dan Diknas DKI Jakarta dapat mengakomodir siswa  yang punya bakat dan yang punya keinginan belajar tata boga, walaupun tinggi badannya tidak memenuhi syarat, karena mereka juga punya hak mendapatkan pendidikan. Apalagi jika mereka ingin buka usaha sendiri, itukan bagus bisa membuka lapangan kerja,” jelas Abdul Ghoni  kepada Matamatanews.com di kediamanannya, Selasa (26/6/2018) kemarin.

Sejumlah sumber menyebutkan, bahwa penerapan  tinggi badan bagi calon siswa maupun siswi SMKN , terutama di DKI Jakarta karena pihak hotel selaku pemilik dunia usaha selalu menanyakan tinggi badan kepada para siswa dan siswi yang akan melakukan praktik kerja lapangan (PKL) di tempat mereka.

Lebih lanjut  anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra ini menegaskan, tidak semua siswa yang mengambil jurusan tata boga akan menjadi karyawan ,baik diperhotelan maupun dunia usaha lainnya. Mereka juga ada yang berkeinginan untuk membuka usaha sendiri, baik home industry, atau rumah makan maupun resto.

Selain persyaratan masuk yang dinilai melanggar HAM, yakni untuk menuntut ilmu, Abdul Ghoni juga menyoroti buruknya Nilai Ebtanas Murni (NEM ) di DKI Jakarta.Ia berharap pemerintah DKI Jakarta terutama  dinas pendidikan mengevaluasi proses belajar mengajar mulai dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) hingga sekolah menengah atas (SMA).

“ Kalau hanya alasannya  pihak hotel selalu menanyakan tinggi badan kepada para siswa dan siswi yang akan praktik kerja lapangan, itu terlalu mengada-ngada dan tidak  reasonable.. Lalu bagaimana dengan siswa  yang orangtuanya punya kolega yang memiliki hotel lalu bisa menjamin untuk PKL di hotel tersebut, apa persyaratan tersebut tetap masih berlaku?” kata , praktisi hukum dan pengamat pendidikan, Masdar Isnawan, SH,MH  dibilangan  Kebayoran Baru, kemarin.

Sementara ditempat terpisah, Haerudin, salah satu anggota  lembaga  swadaya  masyarakat (LSM) yang dimintai pendapatnya terkait  persyaratan  masuk bagi calon siswa dan siswi SMKN menyatakan agar pemerintah menyikapi lebih bijak sehingga persyaratan itu tidak menjadi sandungan atau menghambat lahirnya para kuliner muda di tanah air.

"Saya harap pemerintah bisa bijak menyikapi jika ada siswa  baru yang ingin masuk jurusan tata Boga tapi tinggi badannya tidak memenuhi syarat harusnya diberi dispensasi atau solusi yang baik agar siswa/ maupun siswi yang kurang tinggi badannya tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak di SMKN. Orang Berkebutuhan Khusus saja harus diberi kesempatan apa lagi ini hanya masalah tinggi badan" ujar Haerudin, mengakhiri perbincangan. (bar)

 

sam

No comment

Leave a Response