Hukum

share

  Matamatanews.com,BUKITTINGGI—Masih ingat kasus  Theresia Pontoh ,46 tahun yang dijebloskan  ke penjara dalam kondisi sakit atas tuduhan penggelapan sertifikat tanah dengan menggunakan Pasal 372 KUHP, pada  Oktober 2014 lalu? Kasus Theresia Pontoh pada akhirnya mencuat menjadi berita nasional karena sekitar 500 notaris/PPAT menggeruduk Istana Negara dan Mahkamah Agung (MA) mencari keadilan.

share

Matamatanews.com, BUKITTINGGI— Perlahan tapi pasti dugaan rekayasa kriminalisasi terhadap notaris Elfita Achtar,SH,49 tahun,kelahiran Bukittinggi 2 November 1968,Sumatera Barat, semakin menemukan titik terang. Muncul kesan kuat perkara yang ditimpakan kepada Elfita Achtar itu dipaksakan.Bukti-bukti mutlak yang dibutuhkan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum tampaknya tidak cukup tersedia.

share

  Matamatanews.Com,AUR KUNING—Toko Panama Yodeki yang biasa menjual gordyn atau lazim disebut decor itu memang telah dibongkar oleh satuan SK4 (satuan kerja keamanan ketertiban kota) pemerintah Kota Madya Bukit Tinggi,Sumatera Barat,pada 25 April 2017 lalu. Toko Panama Yodeki dianggap telah melakukan pelanggaran  garis sempadan bangunan (GSB) hingga terpaksa dibongkar paksa.Pembongkaran tersebut kata pemilik toko, Kiki terkesan dipaksakan.

share

  Matamatanews.com,JAKARTA— Dalam acara Executive Leadership Program (ELP) yang belum lama ini di gaungkan Presiden Joko Widodo dimana pembentukan induk usaha BUMN (holding) merupakan sebuah terobosan baru karena menjadikan modal perusahaan menjadi besar. Di sisi lain, BUMN akan lebih mudah untuk mencari pendanaan. Namun demikian, Presiden meminta pembentukan induk BUMN dilakukan penuh perhitungan dengan memperhatikan seluruh undang-undang.

share

  Matamatanews.com,BENGKULU—Karena diduga ikut memperdagangkan jabatan,anggota DPRD Bengkulu,Soheri Ersuan ditahan polisi,pada (12/1/2017) lalu. Ia diduga menjadi calo perekrutan calon pegawai negeri di Bengkulu.Soheri diduga menjanjikan sejumlah posisi pegawai negeri di Bengkulu,selain itu ia juga disinyalir meminta para calon pegawai negeri membayar ratusan juta rupiah.

Pages