Diskusi Publik Fraksi Partai Gerindra “Evaluasi Pengelolaan Pangan Era Jokowi-JK”

 

Matamatanews.com, PURWOKERTO--Menurut Wakil Ketua Umum PISPI (Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia) Dr.Tedy Dirhamsyah,SP,MAB yang merupakan alumni S1 Fakultas Pertanian Unsoed Purwokerto menyatakan bahwa PISPI itu mitra DPR RI khususnya Komisi IV membidangi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup. PISPI sering diundang DPR RI, khususnya menjadi Nara Sumber berbagai Topik Pertanian dan Pangan,

Kemudian Tedy mengungkapkan termasuk Diskusi Publik Fraksi Partai Gerindra di Ruang Rapat Fraksi Partai Gerindra DPR RI lantai 17 Gedung DPR RI Nusantara 1 Jakarta pada hari Senin  tanggal 22 Oktober 2018, PISPI diminta jadi Narasumber. Selanjutnya PISPI merekomendasikan Prof. Ir.Totok Agung,DH.MP.PhD (Anggota Dewan Pakar PISPI) untuk menjadi narasumberAlief Einstein selaku Ketua Departemen Humas, Pengurus Pusat Keluarga Alumni Unsoed (Ka.Dept.Humas PP KAUNSOED) menerangkan bahwa Prof. Ir.Totok Agung,DH.MP.PhD (Alumni S1 Fakultas Pertanian Unsoed Purwokerto, Anggota Dewan Pakar PISPI, dan Guru Besar Fakultas Pertanian Unsoed) sudah melaksanakan kerjasama pada berbagai pihak seperti instansi, lembaga, organisasi baik di Indonesia maupun di luar negeri, seperti :

1.     Tahun 2017 pernah mengadakan kegiatan dan panen padi Inpago Unsoed 1 di Purworejo, Jawa Tengah bersama oganisasi sayap PDI Perjuangan GANTI (Gerakan Nelayan Tani Indonesia) Jateng,

2.     Sudah 3  tahun berjalan, menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat petani yang aktifis PPP di Gandrungmangu Cilacap, Jawa Tengah. 

Khusus pada bulan Oktober 2018, Prof. Ir.Totok Agung,DH.MP.PhD selaku Anggota Dewan Pakar PISPI direkomendasikan menjadi narasumber Diskusi Publik Fraksi Partai Gerindra di Ruang Rapat Fraksi Partai Gerindra DPR RI lantai 17 Nusantara 1 Jakarta pada hari Senin  tanggal 22 Oktober 2018.

 Hasil Diskusi Publik Fraksi Partai Gerindra di Ruang Rapat Fraksi Partai Gerindra DPR RI lantai 17 Nusantara 1 Jakarta pada hari Senin 22 Oktober 2018

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki banyak sumber daya alam dengan luas nya hamparan lahan pertanian serta banyaknya penduduk yang menjadi seorang petani. Sektpr Pertanian di Indonesia ini menjadi salah satu pilar ekonomi yang sangat penting bagi Indonesia. Hal ini juga didukung dengan wilayah indonesia yang sangat subur tanahnya. Sektor pertanian di Indonesia ini merupakan salah satu pilar ekonomi bagi Indonesia, maka dari itu majunya pertanian ini sangat penting bagi kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. 

Sebagai negara yang memiliki kekayaan sektor pertanian, tentu hal yang paling utama menjadi prioritas adalah mengenai pangan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Berbicara mengenai pangan, satu harapan bangsa Indonesia adalah terwujudnya kedaulatan pangan. Bagaimana dengan pengelolaan saat ini?

Sudah 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK berjalan hingga saat ini. Berbagai macam infrastuktur yang telah dibangun namun dalam mengelola pangan yang menjadi janji nya masih sangat memprihatinkan. Menyikapi hal tersebut, Fraksi Gerindra melakukan diskusi yang berjudul “Evaluasi Pengelolaan Pangan Era Jokowi-JK” dengan tujuan untuk memberikan masukan terhadap Komisi IV DPR RI dalam menekan pemerintahan agar lebih serius dalam mengelola pangan. Diskusi ini dihadiri oleh stake holder, akademisi, mahasiswa dan perwakilan media.

 Diskusi dibuka langsung oleh dr. Felicita Tallulembang yang mewakili pimpinan Fraksi Gerindra DPR RI. Felicita Tallulembang berharap agar pengelolaan pangan di Indonesia harus diperhatikan. Pemerintah harus mengedepankan urusan pangan untuk kepentingan masyarakat luas.

Pada kesempatan pertama, disampaikan oleh Faisal Basri selaku pengamat ekonomi. Ia menyampaikan bahwa rakyat kecil tidak bisa mengakses pangan dengan mudah, tidak seperti rakyat menengah ke atas yang mudah akses pangan. Selain itu juga keamanan pangan di Indonesia belum terjamin.

“Di Singapura, lahan sawah sedikit namun keamanan pangan terjamin. Seharusnya Indonesia yang memiliki lahan yang luas bisa terjamin dalam hal keamanan pangan” Ujar Faisal Basri. Selama ini Menteri Pertanian hanya mengurusi data surplus saja, tidak memprioritaskan bagaimana pangan itu terdistribusi ke masyarakat dengan mudah dan aman. Selain itu di Pemerintahan Jokowi-JK sangat memprihatinkan untuk kesejahteraan petani. “Sejak Jokowi-JK menjabat, harga beras terus naik. Namun kenaikan harga tersebut tidak dinikmati oleh petani, hanya dinikmati oleh para importir” pungkasnya.

Pakar ekonomi senior Rizal Ramli memberikan pendapatnya. Menurut dia, Mentan seharusnya akurat dalam menyampaikan hasil produksi, tidak perlu  melebih-lebihkan data produksi. Jangan sampai ada kontroversi mengenai data produksi pangan yang dapat mengakibatkan kisruh saat impor beras kemarin. Selain itu, Rizal Ramli mengatakan bahwa sudah sepatutnya pemerintahan berpihak pada rakyat menengah kebawah. “Keberpihakan kepada rakyat bawah bisa menurunkan angka kemiskinan. Pemerintah memang berhasil menurunkan angka kemiskinan, namun lambat selama 4 tahun ini.” Ujar Rizal Ramli.

Pembicara ketiga, yaitu  Prof. Totok Agung selaku Dewan Pakar Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) dan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman mengatakan bahwa kompensasi yang diberikan pemerintah harus seimbang dengan yang dihasilkan oleh petani. “Apabila petani mampu menghasilkan nilai produksi yang tinggi, maka kompensasi untuk petani juga harus tinggi. Ini bertujuan agar kesejahteraan petani diperhatikan” ujar Prof. Totok.

Ia juga menyampaikan bahwa sekian banyak teknologi yang ada, masih banyak yang tidak sampai ke petani, juga banyak petani yang tidak mampu dalam cara penggunaan. Kemudian ada yang lebih memprihatinkan. Dibeberapa daerah seperti Brebes, Banyumas dan sekitar nya banyak petani yang melelang hasil produksi nya di pinggir jalan menawarkan hasil panen bawang merah. “Saya melihat di pinggir jalan sekitar Brebes, banyak yang menjual bawang merah di pingir jalan. Saat saya tanya, mereka kesulitan untuk menjual bawang keluar dikarenakan biaya produksi lebih besar daripada biaya pemeliharaan” ujar Prof Totok.

 Selanjutnya dalam pemaparan diskusi ini, Sadar Subagyo dari Sekjen DPN HKTI juga menyampaikan pendapatnya. Beliau berpendapat, Indonesia seharusnya bisa memaksimalkan pengelolaan pangan melalui Dewan Kelembagaan Pangan sesuai Perpres No. 83 Tahun 2006. Tujuan nya agar kesejahteraan petani bisa lebih ditingkatkan. Menurut data IRRI tahun 2016, tingkat kesejahteraan ditinjau dari rincian ongkos produksi per 1 kg Padi, Indonesia memiliki niai harga sewa tanah paling tinggi dibanding negara negara tetangga. “Jika melihat data, harga sewa tanah di Indonesia sangat tinggi dibanding Filipina, Vietnam, Thailand. Hasil keuntungan sudah banyak habis untuk sewa lahan. Bagaimana nasib petani yang tidak memiliki tanah?”. Ujar Sadar Subagyo.

Terakhir Endro Hermono dari komisi IV DPR RI menambahkan bahwa saat ini pemerintah menjalankan tugasnya hanya untuk citra semata, terutama saat ekspor. Sebagai contoh dan ditelusuri, banyak tanaman jagung yang ditanam diperbatasan negara. Dari hasil panen langsung dikirim ke negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Selain pengiriman lebih murah daripada ke Jawa, juga dengan mudah dikatakan ekspor.

“Seharusnya pemerintah serius dalam menangani masalah pangan terutama dalam distrbusi pangan. biaya produksi ke Jawa perlu ditekan agar tidak mahal. Bukan hanya sekedar mengambil citra ekspor” ujar Endro Hermono. Endro juga mengatakan bahwa dalam menunjang pengelolaan pangan di Indonesia perlu adanya peningkatan daya pikir petani dengan cara melakukan sosialisasi kebijakan pertanian yang mampu mudah diserap oleh petani.

Kemudian diskusi ditutup oleh R.S.Suroyo,Jr,SP,MSi. (Tenaga Ahli DPR RI) sebagai moderator dengan beberapa hasil diskusi yang nanti nya menjadi rekomendasi untuk pemerintahan Jokowi-JK dalam melakukan pengelolaan.*(hen/berbagai sumber)

 

sam

No comment

Leave a Response