Eli Akan Laporkan Kasusnya ke Presiden Jokowi

 

Matamatanews.com, BUKITTINGGI—Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah barangkali kalimat  yang cocok disematkan kepada perempuan  asal Bukittinggi, Sumatera Barat, Eli Renjunawita, 51,kelahiran 05 November 1967.Kisah mengenaskan ini berawal dari penerimaan pembiayaan modal kerja sebesar Rp 500 juta dari Bank Syariah Mandiri pada April 2015 silam.

Diceritakan Eli, awalnya ia senang menerima pembiyaan modal kerja yang dikucurkan pihak Bank Mandiri Syariah,karena selain bisa digunakan untuk modal kerja juga bisa untuk menutup kebutuhan lainnya.Tapi diluar dugaan pada tahun 2016 ia mengalami krisis keuangan sehingga seluruh pem biyaan macet.

”Saat itu saya tidak bisa membayar sesuai waktu yang telah ditetapkan. Tapi pada akhir April 2017 kemarin, atas kesepakatan saya dengan Bank Mandiri Syariah karena belum bisa melunasi maka pihak Bank Mandiri Syariah meminta saya untuk mengurangi pokok pembiyaan saya. Nah, pada bulan April 2017 saya menjual mobil saya dan hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp 100 juta saya bayarkan ke Bank Mandiri Syariah, sehingga pokok pinjaman saya menjadi berkurang,” cerita Eli kepada Matamatanews.com, pekan lalu.

“Sejak saat itu, setiap saya bulan mengangsur sesuai dengan kemampuan sehingga saat ini pinjaman saya di Bank Mandiri Syariah menjadi Rp 360 juta. Dan sejak kesepakatan pengurangan pokok dilakukan, sampai saat sekarang secara rutin saya membayar cicilan dan oleh pihak Bank Syariah Mandiri sendiri tidak pernah ada teguran atau peringatan lagi kepada saya,” lanjut Eli, serius.

Dan hebatnya,meski tanpa adanya surat teguran maupun peringatan kepada nasabah, pihak Bank Mandiri Syariah  melakukan lelang  secara sepihak. “Saya hanya diberitahukan bahwa lelang telah dilaksanakan dan harga lelang yang dilakukan oleh pihak Bank  Mandiri Syariah jauh dibawah harga plafond agunandan sebagai nasabah saya sangat dirugikan atas tindakan Bank mandiri Syariah tersebut,” Papar Eli, pelan.

Kisah penjualan aset sepihak oleh bank ,sesungguhnya merupakan  salah satu potret ketidakadilan yang masih terjadi didunia perbankan di negeri ini. Dengan seribu dalih pihak perbankan akan mengelurkan argumentasi bahwa surat teguran maupun peringatan telah dikeluarkan,padahal  sang nasabah sama sekali tidak pernah menerima surat tersebut.

Surat pemberitahuan lelang yang ditujukan ke Eli Renjunawita dari Bank Mandiri Syariah bernomor.20/549-3/acr- pdg, tertanggal 13 Juli 2018 lalu menyebutkan secara jelas bahwa objek lelang sebidang tanah dan bangunan, SHM no 629 dengan luas tanah 160 m2 dan luas bangunan 123 m2 a/n Eli Renjunawita yang terletak di kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Salayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat dengan nilai limit Rp 520.800 ribu.Dalam surat tersebut dijelaskan, berdasarkan hasil pelelangan terdapat pemenang dengan penawaran sebesar Rp 552 juta.

“Lelang itu tidak bisa dilaksanakan tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan dari pemiliknya,meski dia memiliki pinjaman di bank  dan pihak bank apapun alasannya harus memberikan surat teguran atau peringatan telebih dahulu sebelum melakukan pelelangan. Dan kasus ini harus ditelurusoi lebih dalam, mengapa pihak bank bisa melakukan pelelangan tanpa terlebih dulu memberikan surat peringatan,” jelas praktisi hukum dan pegiat kebijakan perbankan,Dr. Indrayana Mukti,SH,MH, kepada Matamatanews.com, kemarin yang ditemui dikawasan Bursa Efek Jakarta (BEJ).

Dibagian lain, pengamat dunia Islam dan pegiat bisnis untuk kawasan Timur Tengah dan Eropa, Imbang Jaya mengatakan bahwa kasus pelelangan sepihak sudah saatnya pemerintah dalam hal ini  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil sikap tegas, bukan sebaliknya lepas tangan dan berlepas diri seakan pihak nasabah selalu dalam posisi salah.

“Tindakan lelang  tanpa surat peringatan dan teguran itu namanya arogan, apalagi sebelumnya telah ada kesapakatan bahwa pihak bank menerima pengurangan pokok dengan nasabahnya, dan nasabah tetap melanjutkan cicilannya. Selain itu harga lelang tidak boleh dibawah plafond agunan.Untuk itu OJK seharusnya berdiri netral dan melakukan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang memiliki otoritas penuh dalam menentukan prilaku para perbankan yang  selama ini masih bertindak arogan dan sepihak,” tegas Imbang.

Lebih lanjut Imbang mengatakan, kasus ini sebaiknya dilaporkan ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Jakarta agar seluruh praktik nakal yang masih dijalankan oleh segelintir bank di daerah menjadi terang benderang.

“Kalau memang tidak selesai juga ya, sebaiknya laporkan ke presiden saja agar persoalan sengkarut dunia perbankan ini bisa diselesaikan dengan tuntas,” seru Imbang, dengan nada serius. (cam)

sam

No comment

Leave a Response