Guna Selidiki Praktik Keuangan Panama Bentuk Komisi Independen

Matamatanews.com,PANAMA—Cerita  kebocoran jutaan dokumen dari firma hukum Mossack Fonseca tampaknya akan terus berlanjut. Dan pemerintah Panama sendiri berjanji akan menciptakan sebuah panel internasional untuk membantu meningkatkan transparansi di industri keuangan offshore. Presiden Panama Juan Carlos Varela mengatakan, bahwa negaranya akan bekerjasama dengan negara-negara lain terkait bocoran dokumen Panama Papers.  Kini pemerintah Panama melalui Kementerian Luar Negeri akan membentuk komisi independen yang beranggotakan dari dalam dan luar negeri.

“Pemerintah Panama melalui Kementerian Luar Negeri kami akan menciptakan sebuah komisi independen ahli dari dalam negeri dan internasional,” kata Juan Carlos Varela dalam pidatonya di televisi. Panel itu menurutnya akan memeriksa berbagai praktik kerja dan mengusulkan langkah-langkah yang dapat dibagi guna memperkuat transparansi sistem keuangan dan hukum.

Mossack Fonseca mengatakan, mereka menjadi korban dari para peretas hingga sebanyak 11,5 juta dokumen firmanya bocor. Pernyataan tersebut  sekaligus membantah dugaan bocoran dokumen didapat dari “orang dalam” Mossack Fonseca. Bocoran itu pada akhirnya memicu reaksi politik di sejumlah negara, dimana para tokoh tertinggi mereka diduga terlibat. Salah satu korban pertama dari Panama Papers ialah Perdana Menteri Islandia Sigmundur Gunnlaugsson hingga pada Selasa (5/4/2016) lalu mengundurkan diri.

Pengunduran diri  Sigmundur Gunlaugsson diduga karena  namanya masuk dalam dokumen terseburt.Kini Islandia menunjuk Sigurdur Ingi Johannsson sebagai Perdana Menteri yang baru. Di Meksiko otoritas pajak mengatakan, mereka sedang menyelidiki 33 warga Meksiko yang namanya tercantum dalam dokumen Panama Papers yang dibocorkan tersebut. Rabu (6/4/2016 lalu  Otoritas Kepala  Pajak Meksiko Aristoteles Nunez kepada Radio Formula mengatakan bahwa dari mereka yang disebutkan dalam dokumen telah menjadi subjek penyelidikan.Tetapi,mereka menolak menginditifikasi nama-nama tersebut.

Jaksa di El Savador juga tengah menyelidiki warga yang namanya masuk dalam Panama Papers. Kepala Kejaksaan Douglas Melendez tak mengindentifikasi satu pun warga Savador. Ia juga menekankan bahwa rekening yang ada di perusahaan luar negeri belum tentu ilegal. Panama Papers menyebut kepala negara atau  mantan kepala negara, termasuk kerabat mereka yang disebut-sebut menggunakan jasa firma Mossack Fonseca. Salah satu yang santer disebut ialah orang dekat Presiden Rusia Vladimir Putin.

“Para lawan kami ternyata cemas melihat persatuan dan konsolidasi bangsa Rusia,rakyat Rusia yang multinasional..jadi, mereka mencoba mengguncang kami dari dalam untuk membuat kami tunduk,” kata Putin. “Jadi, mereka menciptakan produk informasi,”.

Aturan AS
Departemen Keuangan Amerika Serikat bermaksud mengeluarkan aturan yang telah lama tertunda. Aturan itu memaksa bank untuk mencari identitas orang di belakang pemegang rekening perusahaan tameng.Langkah ini diambil setelah kebocoran Panama Papers memicu kegemparan global.

Seorang juru bicara Departemen Keuangan Amerika Serikat pada Rabu (6/4/2016) lalu mengatakan,, aturan akan segera diserahkan  ke Gedung Putih untuk ditinjau dan disahkan.Tetapi, ia tidak bisa merinci lebih jauh kapan itu dilaksanakan. Pada pertengahan 2014 lalu, sebenarnya unit anti pencucian uang Departemen Keuangan Financial Crime Enforcement Network (FinCen), telah mengelaurkan aturan terkait kepemilikan keuangan.Perbedaan pendapat antara keuangan b erbagai relugaltor pemeriksa  aturan keuangan dan analis memperlambat proses tersebut.

Aturan FinCen diperkirakan mewajibkan bank dan perusahaan broker meminta informasi dari nasabah menyangkut identitas pemilik uang. Namun,aturan ini tidak mengharuskan mereka memverrifikasi bahwa informasi telah melaluyi penyelidikan. **(Reuters/Ap/Republika/Samar)

 

sam

No comment

Leave a Response