Kasus Elfita Achtar Menyisakan Luka Bagi Profesi Notaris

Matamatanews.com, BUKITTINGGI— Perlahan tapi pasti dugaan rekayasa kriminalisasi terhadap notaris Elfita Achtar,SH,49 tahun,kelahiran Bukittinggi 2 November 1968,Sumatera Barat, semakin menemukan titik terang. Muncul kesan kuat perkara yang ditimpakan kepada Elfita Achtar itu dipaksakan.Bukti-bukti mutlak yang dibutuhkan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum tampaknya tidak cukup tersedia.

Penetapan sebagai tersangka yang dilanjutkan penggeledahan dan penetapan sebagai tersangka,menurut versi polisi karena Elfita Achtar telah melakukan tindak pidana penggelapan berupa transaksi nomor 06 tanggal 24 Pebruari 2014 .

”Klien kami tidak pernah melakukan tindak pidana seperti yang dipersangkakan. Dan perkara yang menimpa klien kami terkait soal sertifikat yang ditanganinya selaku notaris dan itu bukan tindak pidana,melainkan kesepakatan antara pihak PT Rachman Tamin  dalam likuidasi dengan PT Starvi Properti Indonesia dalam upaya melaksana jual beli atas aset PT Rachman Tamin dalam likuidasi yang berlokasi di Bukittinggi,”terang Martry Gilang Rosadi,SH Kuasa hukum dari notaris Elfita Achtar,SH yang kini perkaranya tengah digelar di Pengadilan Negeri Bukittinggi,Sumatera Barat.

Meski perkara Elfita Achtar,SH telah digelar di pengadilan negeri (PN) Bukittinggi, namun kasus tersebut menyisakan luka, terutama bagi kalangan notaris Indonesia. Betapa tidak, kasus yang semestinya bisa diselesaikan secara perdata, malah menyasar ke ranah pidana sehingga kasus kriminalisasi terhadap Elfita Achtar,SH, notaris kelahiran Bukittinggi 2 November 1968, Sumatera Barat, oleh sejumlah oknum aparat dan pengusaha masih menyisakan luka. Padahal tudingan penggelapan yang disematkan pada diri Elfita, tidak bisa dibuktikan dipersidangan.

“Bila merasa dikriminalisasi dan perkara tersebut masih dalam ranah perdata seharusnya bisa diselesaikan dengan cara elegan, terlebih hanya terkait dengan transaksi dan itu masih perkara perdata,” jelas Irwadi Hasybi,SH,MH, pemerhati masalah kebijakan sosial dan hukum dari Lentara Semesta kepada matamatanews.com di kantornya.

Dibagian lain praktisi hukum dan pengamat kebijakan publik, Hisnaini Zulkarnain,SH,MH,S.Sos menyatakan,meski pengadilan berhak memutuskan dan menilai suatu perkara namun pada hakekatnya harus berpedoman kepada kebenaran dan keadilan yang didasari bukti dan fakta-fakta yang ada, bukan sebaliknya, kata Hisnaini Zulkarnain.

Meski perkara ini telah menjalani sembilan kali persidangan, tampaknya kasus pengikatan jual beli nomor 06 tanggal 24 Pebruari 2014 ini masih berjalan alot dan terkesan dipaksakan, karena para saksi yang dihadirkan tidak sesuai dengan kondisi faktual dalam perkara tersebut.

“Kita berharap majelis hakim bisa obyektif dalam memandang dan menilai serta memutuskan kasus ini sehingga kesan dan dugaan rekayasa di belakang kasus ini oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan tidak terbukti,”tandas Hisnaini Zulkarnain.

Akankah kasus ini ini bergulir liar seperti yang di inginkan para oknum untuk menjadikan notaris Elfita Achtar ,SH sebagai pesakitan? Atau sebaliknya berakhir happy ending? Yang jelas, memaksakan kehendak dan mengkriminalisasi seseorang dengan Pasal-Pasal karet, ongkosnya terlalu mahal dan rugi bagi kepentingan jangka panjang terutama daerah-daerah yang masih membutuhkan uluran tangan para notaris. (samar)

sam

No comment

Leave a Response