Kebijakan Beras Murah Jelang Pilkada

 

Matamatanews.com, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang lebih akrab disapa Ahok, mengeluarkan kebijakan untuk para pegawai negeri sipil terkait program beras murah. Kebijakan tersebut tertera dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 140 Tahun 2016.

Program tersebut meminta pegawai negeri sipil untuk membeli beras sebanyak 5 kilogram dari PT Food Station Tjipinang Jaya yang didistribusikan melalui Alfamart. Kamis (6/10/2016) Dinas Pendidikan menindaklanjuti dengan cara membuat edaran yang mengintruksikan pembelian beras seharga Rp 65 ribu.

Direktur Utama Food Station Tjipinang Jaya, Arief Prasetyo Adi mengatakan beras merek pandan wangi akan didistribusikan kepada para pegawai melalui Alfamart yang tersebar diseluruh ibukota. Namun Arief menyangkal penunjukan Alfamart sebagai timbal balik perusahaan karena telah memberikan hibah bus bertingkat seharga Rp 3,6 miliar pada Juni tahun lalu. Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan Ahok yang menyatakan pihak Alfamart yang menawarkan diri untuk mendistribusikan beras tersebut.

Ahok tidak mewajibkan pegawai negeri sipil untuk membeli beras tersebut, “Bebas mau beli atau tidak, kan murah”, tegas Ahok. Kebijakan tersebut tidak mewajibkan para pegawai, namun para pegawai negeri wajib mengisi formulir kesediaan. Kemudian pembayaran beras akan dipotong langsung dari tunjangan kinerja daerah masing-masing pegawai.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman menilai kebijakan tersebut beraroma politik karena dikeluarkannya menjelang pemilihan Gubernur 2017 mendatang. “Ahok yang mencalonkan kembali sebagai Gubernur, tengah berupaya menggaet pemilih dari pegawai negeri dengan kebijakan beras murah namun berkualitas, kita patut curiga”, lanjut Prabowo. (Atep/berbagai sumber)

sam

No comment

Leave a Response