Kemenangan Bupati Talaud Bermodalkan SK Mendagri Bodong

 

Matamatanews.com, JAKARTA—Kisah tak sedap ini bermula dari Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2018 lalu.Sebenarnya ketika dr.Elly Lasut,ME  mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah  pada tahun 2018 lalu, masyarakat telah mensinyalir ada ketidak beresan dalam pencalonan dirinya lantaran telah menjabat dua periode sebagai Bupati dan pernah menjadi terpidana kasus korupsi sehingga dianggap tidak wajar bila mengajukan diri kembali dalam pertarungan Pilkada tersebut.

“Adapun tujuan dari SK No.131.71/3241/2017 diragukan diterbitkan untuk agar saudara dr.Elly Lasut,ME tidak terhalang Pasal 58 (huruf 0) Undang-Undang N0.32 Tahun 2014 yang intinya masa jabatan hanya dua periode. Dan motif dari SK tersebut dapat kita lihat dari Diktum kedua keputusan tersebut yang semula Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan menjadi Keputusan ini berlaku Surut, sejak tanggal 10 Agustus 2011. Dan ini bertentangan dengan Pasal 58 ayat 6 Undang-Undang N0.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi bahwa  Keputusan Tidak Dapat Berlaku Surut,” jelas Arco Ujung,SH yang ditunjuk sebagai kuasa hukum salah satu kandidat  peserta Pilkada Kabupaten Talud  Sulawesi Utara, Welly Titah dan Heber Paisak,S.PI kepada Matamatanews.com di bilangan Cibubur,Rabu (24/4).

Menurut Arco, tujuan penerbitan SK tersebut, diduga sebagai akal picik untuk meluluskan yang bersangkutan dalam hal ini EL dalam pencalonan bupati. “Dan kami sangat sesalkan kecerobohan atau kesengajaan yang dilakukan oleh Mendagri yang merubah dan menganulir keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.71/3200/2014 karena berdasarkan SK tersebut seharusnya dokter Elly tidak bisa lagi mencalonkan sebagai bupati dan SK tahun 2014 tersebut telah berlaku Incrach ketika yang bersangkutan melakukan upaya hukum ke PTUN hingga MA,” tegas Arco.

Munculnya SK.131.71/3241/2017 itu lanjut Arco sarat dengan kepentingan politik dan berbagai tindakan  penyalahgunaan jabatan maupun  praktik korupsi, kolusi ,dan nepotisme (KKN) sehingga wajar bila pencolanan yang bersangkutan minim legitimasi dan memunculkan  tudingan miring dari berbagai pihak.

“SK Mendagri yang diributkan itu sendiri dalam sidang PTUN di Jakarta Timur, kuasa hukum Mendagri tidak dapat  menunjukkan SK asli  No.131.71/3241/2017.Sehingga patut diduga bahwa SK tersebut bodong,” tegas Arco, serius. Akankah Kementerian Dalam Negeri berani mengambil tindakan politik terhadap yang bersangkutan dalam hal ini dr.Elly lasut,ME untuk dilakukan diskualifikasi karena sarat dengan cacat hukum? Entahlah,hanya Tuhan dan mereka yang tahu. (cam)

 

 

sam

No comment

Leave a Response