Kenaikan Retribusi Rp 60 Ribu Ancam Kelangsungan Hidup Para Pedagang di Pasar Aur Kuning

 

Matamatanews.com, BUKITTINGGI—Tampaknya pemberitahuan kenaikan retribusi sebesar Rp 60.000 per meter yang ditebar oleh Kepala Dinas  Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Bukittinggi bernomor 007/165/DKUKMDP/BPP/II 2019 memantik kegaduhan. Kenaikan Rp 60.000 per meter atau 600 persen itu selain tidak melalui proses  musyawarah dan mufakat, juga dianggap terlalu berlebihan hingga tekesan dipaksakan.Bagi mereka sebenarnya kenaikan retribusi bukan barang haram yang keberadaannya harus ditolak selama  mekanisme dan aturan mainnya jelas.

“Biasanya kami membayar retribusi itu sebesar Rp 10.000 , tapi sekarang harusi Rp 60.000 per meter. Bagi kami sebenarnya kenaikan retribusi itu bukan hal yang menakutkan sejauh dilakukan melalui proses  musyawarah dan mufakat. Kami sama sekali tidak pernah diajak musyawarah atau diajak rembukan soal kenaikan retribusi tersebut sehingga ketika ada pemberitahuan kami kaget dan bingung,” ucap salah seorang pedagang di Pasar Aur Kuning yang keberatan ditulis namanya kepada Matamatanews.com, Sabtu (02/3/2019) kemarin.

Pada prinsipnya para pedagang tidak keberatan dengan kebijakan yang dicanangkan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittingi tersebut dalam hal ini Pemerintah kota (Pemkot) Bukittinggi  sejauh kebijakan maupun peraturan tersebut tidak memberatkan. Para pedagang mengeluhkan kenaikan retribusi ditengah situasi ekonomi yang semakin sulit, dan pendapatan yang terus menukik.

Kenaikan yang mencapai 600 persen itu menurut salah salah pengurus Persatuan Pedagang Aur Kuning (PPAK) Aldian Riyadi memang tidak masuk diakal dan sangat memberatkan para pedagang sehingga wajar bila dikeluhkan.

“Kenaikan tersebut  memang sangat tidak masuk diakal dan sangat memberatkan para pedagang di Pasar Aur Kuning sehingga kami pengurus PPAK sepakat untuk memunda pembayaran kenaikan retribusi  yang ditetapkan pemerintah Bukittinggi tersebut.Kenaikan itu terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kondisi pasar saat ini, karena daya beli masyarakat yang semakin menurun sehingga dengan adanya penarapan kenaikan retribusi tersebut akan semakin mencekik  leher pada pedagang,” papar Aldian Riyadi.

Sementara itu Ketua PPAK Hanafi mengatakan, bahwa kenaikan retribusi bila dipaksakan akan mengancam kelangsungan hidup dan pendapatan para  pedagang yang ada di pasar Aur Kuning. Hanafi berharap pemerintah kota (Pemkot) Bukittinggi meninjau ulang keputusan kenaikan retribusi sebesar Rp 60.000 per meter sampai ada kesepakatan antara pihak Pemerintah Kota dengan para pedagang.

“Karena kenaikan tersebut  sangat memberatkan para pedagang, terlebih situasi dan kondisi ekonomi saat ini sangat memprihatinkan. Dan kami,pengurus PPAK  sudah sepakat untuk menunda pembayaran kenaikan retribusi yang telah ditetapkan itu, dan kami juga berharap pihak pemkot menanggapi dan mendengar keluhan kami ini terutama pada pedagang yang ada, bukan sebaliknya,”jelas Hanafi.

Menanggapi  kegaduhan  sekaligus keresahan para pedagang di pasar Aur Kuning yang kini semakin menghangat, pengamat  dunia Islam dan pegiat ekonomi Imbang Djaja mengatakan, pemberlakuan kenaikan retribusi ditahun politik merupakan tindakan kurang tepat dan terkesan arogan terlebih kebijakan tersebut tidak pernah melibatkan para pedagang.

“Penyelesaiannya memang harus dengan dialog dua arah antara para pedagang dan pembuat kebijakan sehingga keputusan yang dikeluarkan tidak menimbulkan kegaduhan apalagi keresahan bagi para pedagang itu sendiri. Di tahun politik seperti ini sangat rentan dan riskan mengeluarkan kebijakan publik ,terutama yang menyangkut nasib dan kehidupan orang banyak terlebih para pedagang. Dan pemerintah setempat harus menyelesaikan  persoalan retribusi tersebut secara bijak dan arif  tanpa harus malu dan gengsi bila memang kebijakan tersebut tidak populis di mata masyarakat,” kata Imbang Djaja di Jakarta, kemarin.

Dibagian lain pengamat kebijakan publik Dr.Ananda Tjiptariyadi,SH,MH  menimpali bahwa kebijakan publik terutama yang menyangkut nasib banyak orang selayaknya mengedepankan  rasa keadilan dan yang terpenting kebijakan atau peraturan yang akan dikeluarkan itu tidak menimbulkan gejolak sosial.

“Masyarakat akan mendukung program maupun kebijakan apapun yang dikeluarkan pemerintah, baik daerah maupun pusat selama tidak berbenturan dengan kepentingan dan membebani mereka. Bila kebijakan atau peraturan dikeluarkan kemudian direvisi ,itu artinya sang pembuat tidak cerdas dan tidak memahami produk yang mereka buat. Untuk mengantisipasi sebuah kebijakan maupun peraturan agar tidak direvisi seyogyanya melibatkan seluruh lapisan  masyarakat  didalamnya, di dengar suaranya meski kadang sumbang,” tukas Ananda Tjiptariyadi yang ditemui Minggu (03/03/2019) pagi tadi diruang kerjanya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Mencari Keadilan Ditahun Politik

Meski kenaikan retribusi telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan terutama bagi kalangan pedagang di pasar Aur Kuning, namun sejauh ini belum ada tanda-tanda maupun sinyal dari pemerintah kota (Pemkot) Bukittinggi untuk mencairkan suasana. Bahkan, kini para pedagang merasa khawatir bila penundaan pembayaran retribusi yang mereka lakukan akan ditindaklanjuti dengan penutupan toko mereka oleh pihak Pemkot. Meski keresahan ini telah berjalan cukup lama, namun sejauh ini belum terlihat adanya kepedulian dari para anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Bukittinggi untuk menangani dan menyelesaikannya secara tuntas.

Padahal kata Imbang Djaja, para wakil rakyat yang duduk di DPRD itu dipilih oleh masyarakat untuk mengakomodir aspirasi dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, bukan sebaliknya. “Seharusnya para wakil rakyat yang diduduk di DPRD itu itu peka dan merespon aspirasi masyarakat bukan sebaliknya, seakan bungkam dan tak melihat realitas yang sedang terjadi dimasyarakat.Ini tahun politik, bila tidak ditangani secara bijak dan arif dikhawatirkan akan berdampak buruk  bagi pemerintahan daerah itu sendiri, selain itu wibawa para anggota dewan yang terhormat itu akan jatuh dimata masyarakat ,” tukas Imbang,serius.

Menurut Imbang, bila kebijakan maupun peraturan yang dikeluarkan itu ditentang hampir 80 persen suara masyarakat bisa dipastikan kebijakan itu dibuat tidak berdasarkan niat yang tulus. “Sebenarnya membangun dan membangkitkan ekonomi kerakyatan itu mudah dan bisa diwujudkan asalkan kebijakan itu menyentuh rasa keadilan dan tidak terlalu membebani pengusaha. Dan saya yakin pedagang atau pengusaha itu tidak keberatan dengan berbagai peraturan yang dikeluarkan selama masuk diakal dan masih terjangkau bagi mereka, terlebih bila peraturan tersebut untuk kemajuan daerah itu sendiri,”imbuh Imbang.

“Bila memang retribusi itu harus dinaikkan ya harus dilengkapi dan dipenuhi aturan mainnya, salah satunya adalah dialog dan melibatkan para pedagang itu sendiri sehingga ketika kebijakan itu digulirkan tidak menimbulkan gejolak dan diprotes.Dan ini harus cepat diselesaikan dan diprioritaskan penanganannya agar persoalan ini tidak bergulir kesana kemari, karena ini bertepatan dengan tahun politik. Selain itu, butuh perhatian serius para wakil rakyat di DPRD agar wibawa  dan marwah sebagai wakil rakyat tidak jatuh dimata rakyat, dalam hal ini masyarakat,” cetus Ananda, mengakhiri. (cam)

 

sam

No comment

Leave a Response