Keponakan Novanto Tuding Anggota DPR Terlibat Kasus Korupsi E-KTP

 

Matamatanews.com, JAKARTA—Akhirnya nyanyian tak merdu dikeluar dari mulut Hendra Pambudi Cahyo, mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera, keponakan Setya Novanto  dalam sidang korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Irvanto menuding sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlibat dalam kasus korupsi karta tanda penduduk elektronik e-KTP.

“ Pada akhirnya kasus ini bisa menyeret nama-nama baru sebagai pelaku kejahatan berjamaah, karena keponakan Setya Novanto rasanya tidak akan asal bicara dan main tuding bila tidak memiliki cukup bukti. Dan nyanyian Irvanto akan membuat sejumlah orang ketar-ketir, terutama yang merasa terlibat dalam kasus korupsi e-KTP tersebut,” jelas praktisi hukum dan pegiat masalah sosial, Hermanu Irnawan, SH,MH kepada Matamatanews.com, Selasa (22/5/2018) di Jakarta.

Dalam sidang korupsi e-KTP dengan  terdakwa mantan Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo, secara gamblang  dan tegas Irvanto mengungkapkan soal pembagian jatah fulus kepada lima legislator. Di antaranya politikus Golkar, Melchias Markus Mekeng. Irvanto mengatakan dirinya sendiri yang menyerahkan uang tersebut kepada Melchias Markus Melcheng.

Uang yang diserahkan ke Melcheng sebesar US$ 1 juta, penyerahan itu kata Irvanti dilakukan atas perintah pengusaha Andi Agustinus alias andi narogong, yang telah divonis 11 tahun penjara oleh Pengaadilan Tinggi DKI Jakarta. Ia itu,kata Irvanto diterima dari seorang pengusaha money changer. Fulus itu diduga berasal dari PT Biomort Mauritius milik Johannes Marliem, penyedia jasa pendeteksi sidik jari merek L-1.

Irvanto menerangkan, dia juga  memberikan uang kepada mantan ketua Komisi Panitia Khusus Hak Angket KPK Agun Gunandjar, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, ketua Bandan Anggaran DPR Melchias Markus Mekeng dan Politikus Demokrat Jafar Hafsah. “ Untuk Pak Chairuman, pertama 500 ribu dolar Amerika Serikat, berikutnya 1 juta dolar AS. Terus ke Pak Mekeng  1 juta dolar AS,terus ke Pak Agun 500 ribu dolar AS, dan 1 juta dolar AS ke Ibu Nur Assegaf 100 ribu dolarAS,” papar Irvanto yang menjadi saksi dalam persidangan tersangka korupsi e-KTP Anang Sugiana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jakarta Pusat, pada Senin (21/5/2018).

Seperti diketahui, dalam persidangan sebelumnya , baik Agun Gunandjar dan Chairuman membantah menerima fulus  e-KTP. Melchias Markus Mekeng juga membantah dirinya pernah menerima duit dari Irvanto dan mengatakan tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Irvanto.

“ Sudah sudah dua kali disebutkan di persidangan, tidak pernah ada alat bukti untuk saya,” jelas Mekeng. Adapun Jafar Hafsah telah mengembalikan duit Rp 1 miliar ke Komisi pemberantasan Korupsi.Nurhayati Ali Assegaf juga membantah kesaksin Irvanto Hendra Pambuadi Cahyo pada persidangan perkara korupsi e-KTP di pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin (21/5/2018) lalu.

Nurhayati mengatakan keponakan Setya Novanto itu telah memfitnah dirinya dengan kejam dan sadis di bulan Ramadhan ini dengan mengatakan dana korupsi e-KTP US$ 100 ribu itu diberikan kepadanya. "Saya harus klarifikasi karena keterangan itu fitnah,” kata Nurhayati dalam keterangan tertulis, Selasa, 22 Mei 2018.

Pernyataan itu disampaikannya dalam sidang perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa bekas Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin. "Ke Ibu Nur Assegaf itu US$ 100 ribu."

Pada saat proyek e-KTP diprogramkan, kata Nurhayati, ia di Komisi I DPR. “Saya juga belum dan tidak mengenal Setya Novanto saat itu secara langsung. Hanya dengar-dengar nama saja.” Apalagi keponakannya, Irvanto. “Saya tidak kenal,” tuturnya.

Nurhayati mengaku sama sekali tidak terkait dengan kasus e-KTP. "Tampaknya setan di hatinya masih berkeliaran. Semestinya di bulan yang suci ini semua setan dibelenggu, yang ini tampaknya tidak.".

Dia meminta Irvanto menghentikan fitnah ini karena tidak beralasan dan mengandung konsekuensi hukum pencemaran nama baik. Nurhayati menyatakan secara pribadi menghormati proses persidangan yang sedang berlangsung. "Tapi janganlah karena keterangan di persidangan dilindungi, sehingga jadi bebas memfitnah.”

Nurhayati khawatir Irvanto berhalusinasi atau bahkan diperalat menyerangnya secara pribadi dan Partai Demokrat. Dia menduga sikap kritisnya terhadap beberapa isu, seperti pengibaran bendera Israel di Papua dan tugas-tugasnya di Komisi I, membuat dia difitnah.

Irvanto  adalah merupakan  tersangka kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun hingga kemudian KPK menetapkan Irvanto sebagai tersangka bersamaan dengan penetapan tersangka Made Oka Masagung pada 28 Februari 2018 lalu.

Terkait penyebutan nama-nama tersebut, Irvanto mengaku mencatat semua. Catatan tersebut juga telah ia serahkan kepada penyidik KPK. “ Sudah diserahkan. Saya juga sudah mengajukan permohonan menjadi justice colabolator,”kata Irvanto. (cam/ berbagai sumber/ republika/koran tempo/tempo.co)

 

 

 

sam

No comment

Leave a Response