Keputusan Menristekdikti Yang Sewenang-Wenang Akhirnya Dibatalkan Pengadilan

 

Matamatanews.com, JAKARTA—Pelan tapi pasti permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Riset, Tekhnologi, dan Pendidikan  Tinggi Republik Indonesia Nomor 458/M/KPT.KP/2017  tanggal 3 November 2017 tentang pemberhentian Wakil Rektor dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Wakil Rektor pada Universitas Trisakti  sepanjang mengenai pemberhentian dengan hormat Penggugat dari jabatan Wakil Rektor I Universitas Trisakti dan pengangkatan Prof.Ir.Asri Nugrahanti, M.S,Ph.D, sebagai Pelaksana Tugas Wakil Rektor I Universitas Trisakti akhirnya ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri (PT.TUN) Jakarta Timur.

Dengan ditolaknya permohonan banding penggugat oleh PT TUN  seharusnya pihak  civitas kampus Universitas Trisakti secepatnya melakukan langkah kongrit dengan memulihkan jabatan Wakil Rektor I (Warek I) seperti sediakala.

“Dengan adanya penolakan banding  sudah semestinya dan secepatnya posisi jabatan wakil rektor I  dikembalikan agar marwah dunia pendidikan tidak ternoda. Dengan ditolaknya permohonan banding penggugat oleh PT TUN seharusnya menjadi pelajaran berharga, karena untuk menolak permohonan itu butuh analisa dan pertimbangan yang matang, pada akhirnya putusan PT TUN tersebut memperkuat putusan PTUN Nomor 201/B/2018/PT.TUN yang isinya agar Menristekdikti mencabut SK.Menristekdikti Nomor 458/M/KPT.KP/2017 yang telah dikeluarkan dan dianggap telah menabrak peraturan,” kata Pengamat Dunia Islam dan Pegiat Bisnis untuk Timur Tengah dan Eropa, Imbang Jaya.

Menurut Prof.Dr.Yuswar Zainul Basri,Ak,MBA selaku orang yang diberhentikan secara sepihak oleh SK.Menristekdikti ia berharap nama baiknya segera dipulihkan ,termasuk jabatannya dikembalikan seperti semula. Selain itu ia juga berharap Universitas Trisakti yang selama ini diperjuangkan untuk menjadi Perguruan Tinggi Negeri menjadi kenyataan sehingga aset yang dimiliki kampus tersebut mampu sejajar dengan perguruan tinggi terkenal lainnya.

Seperti diketahui Yuswar Zainul Basri mengugat Menristekdikti ke PTUN untuk mencabut SK tersebut karena dinilai menyalahi aturan yang berlaku, dengan kata lain menabrak aturan dan asas umum. “Ketika Pjs dikirim ke Universitas Trisakti, menristek meminta persetujuan Senat  Usakti, dan Senat menyetujui, seharusnya dengan pola yang sama ketika Menteri menerbitkan SK pemberhentian Yuswar juga meminta persetujuan Senat, namun dalam persidangan terungkap bahwa permintaan persetujuan Senat itu tidak pernah terbukti dan faktanya Senat melalui suratnya telah menolak pemberhentian Yuswar,” jelas Gugum Ridho, Kuasa Hukum Yuswar Zainul Basri ketika itu.(cam)

 

sam

No comment

Leave a Response