KOLOM : Melawan Arus Besar Arogansi Penguasa Daerah

Matamatanews.com,JAKARTA—Penegakan hukum, pemberantasan korupsi,kolusi dan nepotisme (KKN) adalah salah satu isu utama yang diusung pasangan Joko Widodo  dan Yusuf Kalla saat mereka berkampanye menuju kursi Presiden dan Wakil Presiden RI saat itu.  Karena janji itulah Jokowi sapaan akrab Joko Widodo menang Pemilu.Keinginan masyarakat akan perubahan dan berbagai faktor lainnya menjadikan sosok Jokowi lebih familiar dimata publik .

Masyarakat merasa bahwa kemenangan Jokowi-JK membuka kesempatan terwujudnya penegakan hukum,pemberantasan korupsi,kolusi dan nepotisme termasuk kepastian hukum di dalamnya. Sebagian orang membaca bahwa penegakan hukum dan kepastian hukum bukan lagi sekedar jargon politik,lips service seorang Presiden yang baru saja menang dari medan laga.

Suka atau tidak, harus diakui memang tampak ada peningkatan intensitas dalam proses penegakan hukum kasus-kasus korupsi,sebut saja diseretnya sejumlah kepala daerah seperti gubernur,bupati dan anggota legislatif,baik pusat maupun di daerah ke peradilan (DPR-DPRD).Perburuan terhadap koruptor memang masih berjalan hingga sekarang, begitupun dengan kasus KKN maupun kejahatan perbankan dan lainnya.

Semangat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi semestinya menjadi awal kebangkitan prestasi menuju Indonesia bersih dan berwibawa.Namun yang terjadi justru sebaliknya,, kendati secara formal pemberantasan korupsi terus bergulir, di berbagai daerah masih terdapat sekelompok orang atau penguasa lokal seakan menjadi panglima.

Perang kepentingan antara kubu status quo sebagai pembenaran sepihak dengan kuli tinta lokal maupun nasional kerap terjadi dilapangan. Tidak jarang wartawan diposisikan sebagai pesakitan dan di intimidasi oleh nara sumber,, bahkan ada yang menggunakan oknum petugas sebagai tameng untuk menutupi perbuatan tercelanya.

Dalam konteks demokrasi,perilaku yang kerap ditunjukan nara sumber atau penguasa lokal yang masih menggunakan oknum aparat sebagai tameng untuk menyumbat konfirmasi wartawan merupakan sikap anti keterbukaan dan kemapanan.

“Biasanya hal itu dilakukan hanya untuk menutupu kesalahan dan perilaku tercela penguasa lokal atau seseorang agar tidak di ekspos wartawan sehingga segala cara dilakukan. Padahal menghalangi kerja wartawan untuk mendapatkan berita, merupakan tindak pidana, dan itu berlaku di seluruh wilayah hukum Indonesia,” tegas Praktisi hukum dan pegiat hak azasi manusia,Prof.Dr.Marta Dwigunawiryatna,SH,MH kepada Matamatanews.com, Senin (26/6/2017).

Berdasarkan penelusuran,praktik menggunakan oknum aparat sebagai tameng pembenaran sepihak biasanya terjadi di daerah-daerah,sebut saja Kalimantan Selatan,Banten,Purworejo,Sumatera Barat,Bogor,Purwokerto,Banjar,Ciamis,Garut,Cilacap,Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Biasanya nara sumber yang di datangi wartawan untuk dimintai konfirmasi menghubungi oknum aparat dengan alasan privasinya terganggu. Bahkan ada yang langsung menangkap sang wartawan dengan dalih melakukan ‘pemerasan’.

“Padahal siapapun tidak berhak melakukan penangkapan tanpa bukti,apalagi sampai dijebak segala macamnya. Aparat pun tidak boleh menghalangi kinerja wartawan apalagi main tangkap. Siapapun boleh dimintai konfirmasinya sejauh tidak melakukan praktik pemerasan.Karena di mata hukum semua sama, tidak ada yang kebal hukum sehingga tidak boleh dibiarkan nara sumber menggunakan aparat keamanan untuk menghalangi konfirmasi dan kerja wartawan,”lanjut praktisi hukum sekaligus pemerhati masalah sosial ini,dengan nada serius.

Itulah biang persoalan selama ini ,yang mengakibatkan berbagai informasi perilaku pejabat atau penguasa lokal yang tercela sulit di publikasiikan ke media.Padahal wartawan bukanlah kriminal,mereka tidak kebal hukum dan bisa menangis seperti lazimnya manusia biasa. Begitupun dengan pejabat atau penguasa bisa dijebloskan ke penjara bila terbukti melanggar hukum,tandas Dr.Reinhard Winston,pengajar salah satu perguruan tinggi di Inggris kepada SM.Akbar dari Matamatanews.com. (samar)

 

 

sam

No comment

Leave a Response