KPK Bidik Perusahaan Sawit di Sekitar Danau Sembuluh, Kalteng

Matamatanews.com, SERUYAN, KALTENG—Seluruh perusahaan dan perkebunan sawit di kawasan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng) mendadak menjadi perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Kini KPK meminta pemerintah mengevaluasi keberadaan seluruh perusahaan dan perkebunan sawit di kawasan Danau Sembuluh, terutama kementerian LHK, kementerian Pertanian, Kementerian Agraria, dan tata ruang, untuk segera mengevaluasi semua perkebunan yang ada disekitar itu. Hal diungkapkan Wakil ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK Jakarta, Sabtu (27/10/2018) lalu.

Permintaan tersebut terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap suap perusahaan sawit PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah.Laode mengungkapkan, bahwa PT BAP meski telah beroperasi sejak 2006 namun hingga kini diduga belum mengantongi kelengkapan izin hak guna usaha (HGU), izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), dan jaminan pencadangan wilayah.

KPK mensinyalir ada sejumlah perusahaan sawit besar lainnya di sekitar Danau Sembuluh yang juga bermasalah, dan dikatakan laode kondisi danau Sembuluh yang dulu indah dan bagus kini rusak parah. Padahal, danau tersebut menjadi tempat menggantung hidup masyarakat sekitar.

Sejumlah sumber  yang ditemui Matamatanews  menyebutkan bahwa  sebenarnya masyarakat pernah melakukan protes dan melaporkan pencemaran yang dilakukan PT BAP terkait adanya pencemaran di Danau Sembuluh akibat pembuangan limbah sawit. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti DPRD kalteng yang berujung pemanggilan PT BAP.

Diluar dugaan lobi PT BAP berujung dengan pemberian uang Rp 240 juta kepada anggota DPRD Kalteng, dan uang tersebut diberikan perwakilan PT BAP, yakni Tira Anastasya sebagai staf keuangan kepadaArisavanah dan Edy Rosada di pusat perbelanjaan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Ketiganya kemudian digelandang ke kantor KPK.

Uang tersebut kata Laode, diduga selain Rp 240 juta anggota Komisi B juga menerima pemberian pemberian lainnya dari PT BAP yang sedang dalam proses pendalaman. Kini KPK telah menangkap 14 orang terkait dugaan suap pembuangan limbah sawit PT Bina Sawitabadi Pratama (PT BAP), anak perusahaan Sinar Mas Group pada Jum’at (26/10/2018) lalu. Ratusan juta rupiah berhasil diamankan dalam penangkapan tersebut.

Wakil ketua KPK Basaria panjaitan mengatakan, diduga telah terjadi transaksi antara pihak DPRD Kalteng dengan swasta terkait pelaksanaan tugas DPRD dalam bidang perkebunan dan lingkungan hidup. Sebanyak tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai penerima suap adalah Ketua Komisi B DPRD kalteng Borak Milton, sekretaris Komisi B Punding, dan anggota Komisi B, Arisavanah dan Edy Rosa. Sedangkan pemberi suap adalah Direktur PT BAP atau  Wakil Direktur Utama PT SMART Tbk, Edy Saputra Suradja, CEO PT BAP Wilayah Kalian bagian Utara, Willy Agung Adi Pradhana, dan manager legal PT BAP, Teguh Dudy Syamsury Zaldi. Nama terakhir hingga kini belum ditangkap karena menghilang.

“Kita sepakat agar pemerintah mengawasi secara ketat seluruh aktivitas perusahaan sawit, terutama yang belum mengantongu izin agar segera menyelesaikan kelengkapan perizinannya. Tindakan yang dilakukan KPK dalam hal ini terhadap pelaku suap terutama terhadap perusahaan sawit di Danau Sembuluh merupakan tindakan tepat dan patut diapresiasi. Karena dari keterangan warga sekitar bahwa perusahaan sawit tersebut selain tidak mengantongi izin,juga melakukan pencemaran limbah dan untuk menutupi semua itu mereka tak segan menyuap pihak-pihak tertentu untuk memuluskan usahanya,dan ujungnya ditangkap KPK,” kata Ketua Lembaga Ekonomi Islam, Imbang Jaya ketika dimintai pemdapatnya. (bar/Rpl/berbagai sumber)

 

sam

No comment

Leave a Response