KSPSI Banjarnegara Kurang Mendapat Dukungan

 

Matamatanews.com, BANJARNEGARA—Serikat pekerja adalah organisasi yang bergabung bersama dengan tujuan umum dalam bidang yaitu upah,  jam dan kondisi kerja. Dalam kegiatannya,  serikat pekerja melakukan tawar menawar dengan manajemen perusahaan atau majikan atas nama anggota serikat dan merundingkan kontrak pekerja dengan majikannya.  Hal tersebut termasuk perundingan tentang upah,  aturan kerja,  aturan tentang promosi dan pemberhentian pekerja, laba,  keamanan juga kebijakan di tempat kerja. 

Namun demikian banyak hal hal yang belum diketahui dan dipahami terkait dengan hak dan kewajiban sebagai pekerja dikarenakan memang pekerja jarang atau bahkan tidak pernah diberikan sosialisasi tentang peraturan ketenaga kerjaan baik dari perusahaan maupun pemerintah. Hal tersebut dikarenakan dalam kondisi sekarang ini faktor ekonomi lebih dominan,  sebab kondisi yang ada sekarang ini lapangan kerja terbatas sedangkan tuntutan ekonomi begitu besar sehingga orang hanya mementingkan bagaimana mencari pekerjaan, begitu mendapatkan pekerjaan mereka tidak memperhatikan hal hal yang menyangkut hak dan kewajiban sebagai pekerja karena takut kehilangan pekerjaan. 

Fenomena ini terjadi di Kabupaten Banjarnegara,  Jawa Tengah dimana hak dan kewajiban pekerja kurang sekali mendapatkan perhatian.  Seperti yang diungkapkan Wisnu Candra selaku  Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Banjarnegara. Pada saat berbicara dengan Matamatanews.com di Warung Tenda Biru kompleks Taman Kota Banjarnegara, Wisnu bercerita bahwa akar permasalahan tentang urusan pekerja dikarenakan para pengusaha sebagai fungsi Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia)  telah bubar dikarenakan pengurusnya tidak solid yang pada akhirnya memberikan dampak kepada sistem pekerja karena kontrol menjadi sangat lemah terutama dalam hal kesejahteraan / UMK (Upah Minimum Kabupaten).  Peraturan di perusahaan antara pengusaha dengan pekerja belum dibicarakan sebagai kelengkapan dari aturan antara pengusaha dengan pekerja.  

Wisnu menerangakan sebenarnya pernah diadakan pelatihan tentang perhitungan struktur skala upah oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS)  agar perusahaan adil dalam memberikan hak para pekerja,  perhitungan tersebut terkait masa kerja dimana pekerja yang masa kerjanya satu tahun tidak sama dengan pekerja yang sudah mempunyai masa kerja lima tahun.  Akan tetapi pada kenyataannya setelah pelatihan dilakukan dalam dua tahap yang pada waktu itu juga dihadiri perwakilan dari manajemen perusahaan tapi setelah itu mereka (perusahaan) tidak melaporkan struktur upah.  Kontrol tersebut lemah dikarenakan APINDO pasif sedangkan dari DISNAKERTRANS dibantu oleh Pengawas dari Provinsi tidak bisa memberikan efek jera kepada para pengusaha bahkan tidak ada tindak lanjut.  

Hadirnya KSPSI di Banjarnegara tidak disambut baik oleh para pengusaha walaupun pihak DISNAKERTRANS sangat mendukung hadirnya KSPSI.  Para pengusaha merasa bahwa pekerja yang bernaung dalam manajemen mereka tidak pernah ada gejolak namun realita yang terjadi berbanding terbalik,  sebagai contoh terkait masalah jam kerja yang over time tidak diberikan kompensasi sesuai hak para pekerja. 

Dalam Keputusan Menteri No. KEP-16/MEN/2001 yang isinya menerangkan bahwa "kelompok pekerja berjumlah 10 orang dapat membentuk serikat pekerja" tapi hal itu justru menjadikan polemik diantaranya,  pekerja yang memiliki serikat di salah satu perusahaan ketakutan kehilangan pekerjaan karena minimnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban pekerja yang harusnya dilindungi Undang Undang. 

Dalam perumusan UMK tahun 2018 Kabupaten Banjarnegara mempunyai predikat paling buncit di daftar perolehan UMK. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 78 dimana dasar perhitungan UMK berdasarkan dari inflasi perhitungannya bukan diambil dari daerah setempat tetapi dari provinsi,  hal tersebut berdampak pada penempatan UMK Banjarnegara di posisi terendah yaitu Rp.  1.610.000. Inflasi Kabupaten Banjarnegara sebesar 3.88% padahal sektor ekonomi Banjarnegara ditopang dari pabrik dan berimbas pada pasar,  artinya ada korelasi tutur Wisnu lebih lanjut.  

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa sistem tidak diberlakukan sebagai mana mestinya sehingga mengakibatkan di tingkat bawah lepas kontrol.  KSPSI Banjarnegara berharap pemerintah dapat memberikan perhatian kepada para pekerja terkait edukasi tentang hak dan kewajiban dalam berserikat,  dan bagi para pengusaha dengan hadirnya serikat pekerja jangan dianggap sebagai momok karena KSPSI selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat bersama. KSPSI Banjarnegara juga menginginkan di Banjarnegara dapat terbentuk kepengurusan APINDO yang solid.  

Untuk memperingati Hari Pekerja Nasional,  KSPSI Banjarnegara mempunyai harapan bisa menyelenggarakan Forum Diskusi yang dihadiri dan diisi oleh pejabat terkait dari pusat untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban baik itu pekerja,  pengusaha maupun pemerintah. Semoga ke depan pekerja lebih maju dan lebih sejahtera.*(javi,hen)

 

sam

No comment

Leave a Response