Masihkah Dana Tol Desari Bersemayam Di Pengadilan Depok?

 

Matamatanews.com, KRUKUT, LIMO—Skala janji atau harapan di negara ini memang tidak mengenal batas. Tidak peduli kebutuhan perut, pendidikan anak-anak, pangan dan kepastian hukumpun menjadi taruhan. Inilah yang terjadi pada Sunaryo Pranoto,59, pemilik lahan seluas 190.470 m2 di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo,  Kota Depok. Kasus penerbitan SHGB PT Megapolitan Development TBK yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Depok (Kantah Depok) tampaknya akan semakin runcing bila tidak diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku

“Saya akan terus memperjuangkan hak saya  sampai kemanapun, karena merasa belum pernah menjual kepihak manapun, baik perorangan maupun corporate.Apalagi uang konsinyansi dari PU telah dittitipkan ke Pengadilan Negeri Depok, uang tersebut diperuntukkan ganti rugi pemilik tanah yang terkena proyek tol Desari,” ungkap Sunaryo kepada Matamatanews.com, Rabu (15/8/2018).

Meski uang konsinyansi ganti rugi telah dititipkan pihak PU ke Pengadilan Negeri Depok, namun sejauh ini Sunaryo belum pernah diberitahu maupun diajak bicara membahas dana titipan tersebut. Dari data yang dapat media ini, jelas tertera berita acara  penitipan ganti rugi yang ditandatangi Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan tanah jalan tol Depok Antasari oleh Ir. Ambardy Effendy,M.Si dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok Tantri  Yanti Muhammad, SH,MH bukanlah sekedar isapan jempol tapi nyata,

Berita acara penitipan ganti kerugian, Selasa 3 Oktober 2017, bernomor: KU.04.02/440357-AR 2017, secara rinci mencantumkan angka Rp 129 miliar yang diperuntukan bagi pemilik tanah yang terkena jalan tol Desari.

“Saya memang pernah diundang oleh pihak pengadilan, namun hanya sekedar pemberitahuan tentang adanya uang konsiyansi tersebut tapi nilai dan berapa luas tanah saya yang terkena gusur jalan tol tidak pernah diberitahukan. Dan hingga saat ini saya pun belum pernah dimintai pendapatnya terkait soal uang konsiyansi tersebut, apalagi diundang dengan para pihak,” jelas Sunaryo, serius yang ditemuinya dikawasan Cinere.

Dijelaskan Sunaryo, persoalan penerbitan SHGB yang diterbitkan kantor Badan Pertanahan Kota Depok atas nama PT MD TBK pada akhirnya melebar jauh ke uang ganti rugi yang dititipkan. Dan persoalan SHGB ini sebenarnya kata Sunaryo pernah dilakukan gelar perkara beberapa kali  oleh Pokja IV Satgas Percepatan Kebijakan Ekonomi yang diketuai Purbaya Yudhi Sadewa, namun hingga kini belum menghasilkan keputusan apapun.

“Ketika itu, dalam gelar perkara telah disebutkan bahwa hak alasnya belum berubah, yaitu C675A atas nama Sunaryo Pranoto dan HGB4 itu sudah mati, tapi malah dipecah menjadi tujuh sertifikat. Apakah itu tidak menyalahi peraturan? Padahal bila mengacu pada perundang-undangan yang ada seharusnya tidk mungkin hak alas yang belum berubah namanya bisa dibuatkan sertifikat,”papar Sunaryo sambil menunjukan beberapa hak alas atas namanya.

Sunaryo berharap pihak kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat segera mengeluarkan pembatalan SHGB atas PT MD TBK , karena dengan adanya pembatalan maka sengkarut atas tanah miliknya akan berakhir.

“Namun sejauh ini pihak BPN belum mengeluarkan surat pembatalan EKHGB4 yang dipecah menjadi tujuh, masing nomo 433,434,435,436,437,441 dan 442. Dan itu sudah dinyatakan salah prosedur oleh BPN Kanwil jabar dan BPN Pusat, namun hingga saat ini BPN Depok belum  mengajukan pengusulan pembatalan,”kata Sunaryo.

“Saya berharap kantor BPN Depok mengeluarkan surat usulan pembatalan SHGB tersebut, yaitu atas nama PT Megapolitan Developmen TBK. Mengapa? Karena Kanwil BPN Jabar dan Kementerian ATR/BPN  telah memerintahkan Kepala Kantor BPN Depok untuk mengajukan usulan pembatalan SHGB tersebut,” tegas Sunaryo, serius.

Pelan tapi pasti, tampaknya sengkarut  lahan milik Sunaryo di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat akan menjadi pekerjaan rumah serius, terutama para pihak yang berwenang dalam hal ini kantor pertanahan Depok maupun yang diatasnya. Dan bila sengkarut ini tidak terselesaikan ,dikhawatirkan akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan dan kinerja ditubuh BPN itu sendiri.

Kini yang menjadi pertanyaan mendasar Sunaryo adalah, benar dan masihkah uang titipan ganti rugi itu bersemayam di Pengadilan Negeri Depok? Entahlah, hanya Tuhan dan mereka yang tahu. * (cam)

 

 

 

sam

No comment

Leave a Response