Menelisik Lebih Dekat Sejarah Universitas Trisakti Yang Sebenarnya (Bagian 1)

 

Matamatanews.com, JAKARTA—Universitas Trisakti atau lazim disebut Usakti  yang berdiri megah di bilangan  Grogol Jakarta Barat dan dikenal sebagai Kampus Reformasi itu, rupanya memiliki sejarah yang tidak diketahui banyak orang. Selain megah dan banyak melahirkan sejumlah pengusaha, cendikiawan, praktisi hukum, hingga politisi, Usakti juga masuk dalam urutan Perguruan Tinggi yang setiap tahunnya menjadi “incaran’ para mahasiswa baru.

Meski Usakti menyandang predikat perguruan tinggi swasta, tapi secara histori dan yuridis  rupanya Universitas Trisakti didirikan secara sah oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 15 November 1965 melalui keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahun (PTIP) No.013/dar. tahun 1965.

Surat keputusan PTIP itu menyebutkan tentang penggantian nama  Universitas Res-Publica menjadi Universitas Trisakti dan Pembentukan Presedium Sementara. Ketika itu Universitas Res-Publica (Unreca) ditutup pemerintah karena berada dibawah naungan Jajasan Pendidikan dan Kebudayaan Baperki yang berafiliasi ke Partai Komunis Indonesia (PKI) yang telah dilarang  Pemerintah.

Karena Unreca terlibat dalam  Gerakan 30 September yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI) ,maka pada tanggal 11 Oktober 1965 melalui SK Menteri PTIP No.01/dar.tahun 1965 , Unreca akhirnya ditutup Pemerintah.Selanjutnya pada 29 November 1965, Menteri PTIP menerbitkan SK No. 014/dar. tahun 1965 yang berkaitan dengan Pembukaan Universitas Trisakti dengan memanfaatkan lokasi bekas Universitas Res-Publica  setelah melalui proses skrining mahasiswa dan dosen serta karyawan.Dengan demikian Universitas Trisakti bukan kelanjutan dari Universitas Res-Publica.

Atas dasar dua SK tersebut, maka tak bisa dipungkiri bahwa Universitas Trisakti didirikan oleh Pemerintah dan sejak awal merupakan aset dan milik Negara.Benarkah Universitas Trisakti didirikan dan dibiayai oleh suatu yayasan ,kelompok tertentu maupun oknum tertentu seperti perkiraan banyak orang? Sejak lahir hingga Universitas Trisakti berjalan, di administrasikan, dikelola dan diperlakukan sebagai layaknya universitas swasta lainnya.

Misalnya dalam hal pembiayaan, Usakti tidak pernah membebani APBN, begitupun dengan  ketentuan dan perundang-undangan yang dikenakan terhadap Usakti adalah berbagai ketentuan dan perundangan yang diperuntukkan bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Dalam hal keuangan, sampai saat ini, Usakti hidup dan bertumpu sepenuhnya pada dana-dana yang diamanatkan dari berbagai peserta didik  maupun sumber lainnya yang sah.

Usakti Sebagai PTS  Yang Khas dan Otonom

Pada tanggal 27 Januari 1966, pemerintah Indonesia melalui notaris Eliza Pondaag No.31 mendirikan yayasan bernama Jajasan Trisakti. Pada Bab IV pasal 9 Akta ini ditegaskan bahwa “...Jajasan ini didirikan atas prakarsa (inisiatif) dan dorongan – serta bantuan Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan serta unsur Lembaga pembinaan Kesatuan Bangsa dan agar dalam pendirian jajasan maka unsur-unsur pendiri dapat ditjerminkan masing-masing diwakilkan oleh seorang yang ditunjuk oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan serta Menteri Koordinator Hubungan dengan Rakyat/Ketua pantia Pembina Djiwa Revolusi”.

Oleh karena itulah tertulis pada akta ini dua orang representari pendiri yaitu, pertama Brigadir Djenderal TNI Dokter Sjarif Thajeb dalam kapasitas sebagai menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, kedua adalah kapten laut Kristoforus Sindhunatha, SH dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Kepala Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa, bukan sebagai pribadi.

Dalam akta tersebut tidak ada satu pasal pun yang menjelaskan hubungan hukum maupun fungsional antara Jajasan Trisakti dengan Universitas Trisakti. Akan tetapi, karena Uiversitas Trisakti ketika didirikan oleh Pemerintah tidak ditegaskan sebagai perguruan tinggi negeri dan pengelolaannya pun diperlakukan secara swasta, sedangkan Jajasan Trisakti juga didirikan oleh pemerintah, maka dalam perjalanannya kedua entitas bentukan pemerintah ini menjadi mitra kerja seolah-olah seperti perguruan tinggi swasta lainnya , ada Yayasan dan ada Universitas.

Akan tetapi, berbeda dengan perguruan tinggi swasta lainnya, pada Universitas Trisakti hubungan kerja dengan Yayasan Trisakti dilakukan berdasarkan atas prinsip mitra sejajar  bukan berdasarkan prinsip subordinasi apalagi prinsip kepemilikan. Hal ini tercermin dari kenyataan bahwa sejak didirikannya, semua otoritas manajerial, baik yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan maupun pengelolaan sumber daya lainnya termasuk seluruh tenaga pengajar dan tenaga non akademik sepenuhnya dijalankan oleh Managemen Universitas Trisakti secara otonom.

Fakta Sejarah Usakti yang tak terbantahkan :

(1).Universitas Trisakti merupakan perguruan Tinggi swasta yang khas, dan otonom yang didirikan oleh  pemerintah dan bukan oleh suatu yayasan atau oknum  apapun.(2).Jajasan Trisakti berdasarkan Akta Eliza Pondaag No.31 tahun 1966, adalah yayasan yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah yang dalam perjalanannya menjadi mitra kerja sejajar dengan Universitas trisakti. Pola kerja yang dianut bukan berdasarkan prinsip subordinasi apalagi hubungan kepemilikan karena keduanya sama-sama didirikan oleh pemerintah dan Universitas Trisakti  didirikanlebih dahulu daripada Jajasan Trisakti.(3).Nama-nama para pendiri yang tercantum dalam Akta Eliza Pondaag No.31/1966 bukan mewakili pribadi atau kelompok tertentu melainkan mewakili pemerintah, pertama Brigadir Djenderal TNI Dokter Sjarif Thajeb dalam kasiptas sebagai menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, kedua  adalah Kapten Laut Kristoforus Sundhunatha, SH dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Kepala Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa.(4).Sejak kelahirannya, seluruh otoritas manajerial, baikk yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan maupun pengelolaan sumber daya termasuk seluruh tenaga pengajar dan tenaga nonakademik sepenuhnya dijalankan oleh Manajemen Universitas Trisakti secara otonom (Rektorat, Senant Universitas dan lainnya).

Mewaspadai Upaya Pembelokan Sejarah Usakti

Hubungan kedua Entitas bentukan Pemerintah, yaitu Jajasan Trisakti Akta Eliza Pondaag No.31 tahun 1966 dengan Universitas Trisakti terus berjalan secara harmonis hingga diterbitkannya SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.0281/U/1979 tentang Penyerahan Pembinaan dan Pengelolaan Universitas Trisakti kepada Yayasan Trisakti judul dari SK tersebut hanya Penyerahan Pembinaan dan Pengelolaan saja, akan tetapi dalam isinya khususnya pada butir 3 penetapannya tersurat bahwa “...Seluruh harta benda bergerak maupun tak bergerak milik Jajasan Pendidikan dan kebudayaan Baperki dan semua harta benda bergerak dan tidak bergerak Universitas Trisakti menjadi milik dan tanggung jawab sepenuhnya Jajasan Trisakti.

Akibat adanya SK Mendikbud No.028/U/1979 maka Anggaran Dasar Jajsan Trisakti Akta Eliza Pondaag No.31 tahun 1966 diubah melalui Akta Notaris Sutjipto No.152 tahun 1991. Selanjutnya diubah lagi melalui Akta Sutjipto No.22 tahun 2005. Pada perubahaan – perubahan Anggaran Dasar inilah posisi Pemerintah sebagai pendiri Jajasan Trisakti tergeser oleh pihak peorangan atau swasta. Bahkan  dalam Anggaran Dasar Yayasan Trisakti Akta Sutjipto No.22 tahun 2005 disebutkan adanya sejumlah kekayaan milik yayasan Trisakti. Padahal berbagai asset tersebut pada dasarnya merupakan Aset Universitas Trisakti yang juga merupakan asset dan milik negara.

Berbagai perubahan yang dilakukan oleh sekelompok pengusaha ini mengabaikan ketentuan Pasal 18 Akta Eliza Pondaag itu sendiri yang menyatakan bahwa  perubahan tentang Peraturan Dasar harus mendapat pengesahan dari Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan setelah mendengar pertimbangan Menteri Koordinator Hubungan dengan Rakyat atau Ketua Panitia Pembina Jiwa Revolusi.

SK mendikbud No. 0281/U/1979 ini jugalah yang selalu  menjadikan dasar untuk mengklaim bahwa Universitas Trisakti merupakan milik Yayasan Trisakti sedangkan Manajemen Universitas Trisakti (Rektorat, Senat mahasiswa serta pimpinan Universitas lainnya) hanya merupakan subordinat dari Yayasan. Padahal berdasarkan analis aspek yuridis, sebenarnya SK Mendikbud No.028/U/1979 sejak kelahirannya sudah cacat hukum.

(1). Tidak ada kesesuaian antara judul dan substansi yang dimuatnya.(2). Penyerahan asset-aset negara bukan merupakan kewenangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melainkan wewenang dari Menteri Keuangan. Dengan demikian dalam kasus ini, Mendikbud Daoed Yoesoef telah melanggar ketentuan ICW 1925/Stb 1925

(3). Panitia yang dibentuk oleh SK ini terutama yang bertugas untuk melakukan penyerahan Pembinaan dan pengelolaan Universitas Trisakti pada kenyataannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya sampai batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Prof.Ir.Soekisno Hadikoemoro yang pada waktu itu ditunjuk sebagai Ketua Panitia.

Fakta Yang Terlihat membuktikan :

1. Secara sistematik dan sepihak telah dil;akukan penghapusan peran pemerintah sebagai pendiri Universitas Trisakti dan pendiri Jajasan Trisakti Akte Eliza Pondaag No.31 tahun 1966 melalui dua kali perubahan anggaran dasar Yayasan Trisakti yaitu akta Sutjipto No.152 tahun 1991  dan Akta Sutjipto No.22 tahun 2005.Dalam kedua anggaran dasar tersebut Universitas Trisakti dan Yayasan Trisakti seolah-olah didirikan oleh swasta atau pengusaha.

2. Secara sistematik telah dilakukan upaya pengalihan Aset-aset Negara kepada pihak perorangan atau swasta melalui prosedur dan keputusan  yang menyalahi hukum oleh oknum tertentu.*(cam/bersambung)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sam

No comment

Leave a Response