Menelisik Lebih Dekat Sejarah Usakti Yang Seutuhnya (Bagian 2)

 

Matamatanews.com, JAKARTA—Dari fakta-fakta yang ada jelas terlihat bahwa Universitas Trisakti didirikan oleh Pemerintah, adapun aset awal Usakti diantaranya tanah seluas 70.000 meter per segi yang kini menjadi kampus A di jalan Kyai Tapa No.1 Grogol Jakarta Barat berasal dari aset bekas Jajasan Baperki yang diambil alih oleh Negara dan kemudian diperuntukkan keperluan Universitas Trisakti sesuai dengan Surat Perintah Penglima Daerah V Djaya selaku Penguasa Dwikora  Daerah Jakarta Raja Nomor Print.23 Drt/11/65 tanggal 30 November 1965 yang kemudian diperbarui dengan Surat Nomor B.335/6/1967 tanggal 29 Juni 1967.

Tetapi karena ada SK Mendikbud No.0281/U/1979 dan perubahan anggaran dasar yang secara sistematis dilakukan dua kali oleh sekelompok oknum pengusaha swasta, maka seakan Yayasan Trisakti merupakan Pemilik, Pembina, da Pengelola Universitas Trisakti dan seluruh harta bergerak dan tidak bergeraknya seolah-olah juga menjadi milik Yayasan Trisakti.

Pengaburan sejarah dan pengalihan aset inilah yang sebenarnya menjadi penyebab utama terjadinya konflik antara Yayasan Trisakti dan Universitas Trisakti (Senat Universitas serta seluruh pimpinan Universitas). Terlepas dari adanya konflik atau tidak, sebagai upaya pelurusan sejarah dan upaya penegasan kelembagaan Universitas Trisakti saat ini dan masa mendatang maka solusinya sangat sederhana, yaitu  pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan kembali bahwa Universitas Trisakti didirikan oleh Pemerintah dan merupakan aset negara. Penegasan ini cukup dilakukan dengan mencabut SK Mendikbud No.0281/U/1979.

Penegasan Status Hukum Usakti Sebagai PTN

Untuk menghindarkan ‘klaim’ kepemilikan Universitas Trisakti oleh perseorangan maupun kelompok maupun institusi swasta sebagaimana yang kini terjadi, maka setelah posisi Usakti dikembalikan kepada posisi seperti tahun 1965 yaitu dengan mencabut SK Mendikbud No.0281/U/1979, perlu ditegaskan status hukum Universitas Trisakti sebagai Universitas yang diselenggarakan oleh Negara (Perguruan Tinggi Negeri-PTN) yang dikelola secara Otonom oleh Rektorat Senat Universitas serta pimpinan universitas lainnya. Ada pun bentuknya bisa berupa PTN dengan pola Pengelolaan Keuangan BLU (PPK-BLU) sesuai dengan UU No.01 tahun 2004 atau pola pengelolaan PTN lainnya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkup pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan  barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan  bangsa. Bidang layanan yang dapat dikategorikan pada BLU di antaranya adalah pendidikan dan kesehatan.

Berbagai alasan yang dapat mendukung gagasan BLU di bidang pendidikan ini di antaranya adalah :

(1). Universitas Trisakti didirikan oleh Pemerintah dan aset awalnya (di antaranya sebidang tanah seluas 70.000 meter per segi yang kini menjadi kampus A di Jalan Kyai Tapa No.1) berasala dari aset bekas asing / Cina yang dinasionalisasi oleh negara. (memenuhi syarat untuk BLU sesuai dengan Pasal 68 ayat (2) No.1 tahun 2004)

(2). Universitas Trisakti memiliki manajemen yang handal dan teruji selama lebih dari 46 tahun. Hal ini terlihat dari kemampuannya untuk mengembangkan Universitas Trisakti dari puing-puing Res-Publica menjadi Universitas Otonom yang memiliki reputasi dan tidak membebani APBN (memenuhi syarat untuk BLU sesuai  dengan Pasal 1 ayat (23) UU No. 1 tahun 2004 kaidah-kaidah efisiensi dan produktivitas)

(3).Harta berwujud Universitas Trisakti berupa tanah dan bangunan serta berbagai fasilitas pendidikan lainnya (laboratorium, klinik spesialis gigi, klinik umum, dan lainnya) yang kemudian dibangun dan dikembangkan secara berkelanjutan atas  usaha swadaya  Universitas Trisakti sendiri, sangat mendukung untuk penyelenggaraan  proses belajar mengajar secara baik dan memadai. Hal lain yang perlu dicatat bahwa Universitas Trisakti tidak memiliki hutang kepada pihak mana pun. Dengan demikian sudah memenuhi  syarat  untuk menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang otonom.

(4). Harta yang tidakk berwujud (Universitas Trisakti sangat memadai untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar degan baik di antaranya didukung oleh 58 orang Guru Besar, memiliki 141 tenaga pengajar dengan jenjang akademik Doktor, 610 tenaga pengajar yang berjenjang akademik Magister dan hanya 271 tenaga pengajar yang masih berjenjang akademik S1. Disamping itu didukung juga 1.058 tenaga non akademik.

(5). Universitas Trisakti memiliki sistem pengelolaan yang handal terlihat dari reputasi akademiknya yang telah diakui oleh berbagai institusi nasional, maupun internasional, terbukti dari adanya sejumlah mahasiswa asing yang menempuh pendidikan di Universitas Trisakti.

(6). Universitas Trisakti telah menghasilkan  lebih dari 100.000 lulusan yang kini sudah bekerja di berbagai bidang , baik di dalam maupun di di luar negeri.

(7). Universitas Trisakti memiliki 9 Fakultas, 23 program Studi, 7 Program Diploma, 3 Program Studi Profesi , 12 program Magister, 1 Program Spesialis dan 3 Program Doktor, baik secara mandiri maupun bermitra dengan Universitas Luar Negeri yang pada umumnya sudah terakreditasi.

(8). Memiliki lebih dari 22.000 mahasiswa dari berbagai jenjang (D3,D4,S1,S2 dan S3, serta program profesi).

(9). Universitas Trisakti telah memiliki Dana Pensiun tersendiri yang menjamin manfaat pasti bagi kepentingan hari tua seluruh Dosen maupun Karyawannya. Di samping itu seluruh karyawannya telah diikut sertakan sebagai peserta Asuransi Kesehatan dan Asuransu Keselamatan Kerja.

(10). Universitas trisakti telah menghasilkan sejumlah Paten, Hak Cipta, Buku Ajar, Buku referensi, Jurnal Ilmiah, Publikasi Hasil Penelitian serta Hak Kekayaan Intelektual lainnya.

Dibutuhkan Peran Serta Pemerin Dalam Proses Reposisi Usakti

Sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945, salah satu misi NKRI adalah pencerdasan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu Perguruan Tinggi memiliki posisi strategis dalam ikut serta mengemban misi ini. Pada saat sekarang, gelombang globalisasi telah menyentuh berbagai sendir kehidupan. Salah satu dampak negatif yang perlu terus diwaspadai adalah masuknya faham liberalisme pada seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk pada sektor pendidikan, swastanisasi seakan merupakan jawaban dan solusi dalam memasuki era global.

Menghadapi situasi seperti itu, Universitas Trisakti berpendirian bahwa pada sektor pendidikan, negara dalam hal ini pemerintah harus tetap memegang kendali sepenuhnya. Oleh sebab itu, Universitas Trisakti tidak ingin terbawa arusliberalisasi. Universitas Trisakti bertekaduntuk mereposisi menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang otonom. Tekad ini bukanlah sesuatu yang berlebihan karena Universitas Trisakti secara dejure didirikan oleh Pemerintah.

Dengan demikian, sekarang adalah momen yang paling tepat bagi pemerintah untuk meluruskan sejarah sekaligus melakukan Reformasi, reposisi dan transformasi kelembagaan Universitas Trisakti melalui penegasan status Universitas Trisakti sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Transisi dan Tahapan Reposisi

Agar proses belajar mengajar di Universitas Trisakti tidak terganggu, maka dalam melaksanakan proses transformasi Universitas Trisakti menjadi PTN yang otonom perlu dilakukan masa transisi. Pada masa transisi itu perlu dibentuk satu tim bersama antara Kemendikbud dengan pihakUniversitas Trisakti serta berbagai kementerian dan lembaga yang terkait.

Tim bersama ini bertugas untuk mempersiapkan berbagai rancangan peraturan, inventarisasi aset, penyesuaian manajemen , dan lainnya. Tim bertanggungjawab langsung kepada Mendikbud cq Direktur  Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Kelembagaan Kemdikbud.

Pada masa transisi tersebut seluruh proses belajar mengajar dari mulai penerimaan mahasiswa, pelaksanaan perkuliahan, ujian dan wisuda mahasiswa dilaksanakan seperti biasa dengan sistem yang kini berjalan. Begitupun dengan pelaksanaan kegiatan Tridarma yang lainnya seperti penelitian dan pengabdian pada masyarakat dilakukan sebagaimana biasanya.

Paralel dengan berbagai kegiatan belajar mengajar, mulailah ditata proses administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan seluruh sumber daya (manusia,keuangan, informasi, dan lainnya). Penataan ini dilakukan untuk menyesuaikan pola lama dengan sistem baru yang telah dan akan ditetapkan. Proses administrasi dan manajerial dimaksud mencakup Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi serta Pertanggungjawaban.Dengan adanya masa transisi tersebut maka proses  transformasi Universitas Trisakti menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa mengganggu kesinambungan proses belajar mengajar.

Kini dalam perjalanannya yang telah berkembang pesat, Universitas Trisakti  yang didirikan dan dibuka oleh Pemerintah pada tahun 1965 serta memiliki berbagai aspek sumber daya manusia,aset, dan manajemen, rasanya layak dan siap untuk mereposisi dan mentransformasi dirinya ke dalam perwujudan menjadi perguruan tinggi negeri (PTN).

Reposisi dan transformasi Universitas Trisakti menjadi PTN yang Otonom merupakan the moment of truth dan role model dari gagasan kemandirian perguruan tinggi dalam upaya mempercepat perjuangan  pencerdasan kehidupan bangsa. Gagasan penegerian Universitas Trisakti merupakan perjuangan melawan arus liberalisasi di segala bidang termasuk sektor pendidikan, selain itu juga upaya penyelamatan aset bangsa agar tidak jatuh ke tangan-tangan orang yang tidak berhak hanya hanya sekedar mengejar popularitas dan nilai ekomomis semata.* (cam/tamat)

 

 

 

sam

No comment

Leave a Response