Merasa Tak Menjual Lahan Miliknya, Sunaryo Lawan PT MD TBK

 

Matamatanews.com, JAKARTA—Kasus penerbitan SHGB  PT Megapolitan Developmen TBK yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Depok (Kantah Depok) tampaknya akan semakin runcing dan kemungkinan akan bergulir ke meja peradilan. Bahkan bila tidak menemukan titik temu , persoalan tanah seluas 190.470 m2 yang terdiri dari C-675A atas nama Sunaryo Pranoto yang kini diklaim oleh PT Megapolitan Developmen TBK akan dilaporkan ke Presiden Joko Wiidodo.

“Saya akan minta perlindungan hukum ke Presiden Joko Widodo untuk meyelesaikan masalah ini, karena selama ini saya merasa didzalimi . Selama ini saya belum pernah menjual kepada siapapun tanah terebut, baik kepada perusahaan maupun perseorangan,” kata Sunaryo Pranoto yang ditemui Matamatanews.com dibilangan Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo,Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Kamis (19/7/2018).

Persoalan penerbitan SHGB  ini sebenarnya pernah dilakukan gelar perkara beberapa kali oleh Pokja IV Satgas Percepatan Kebijakan Ekonomi yang diketuai Purbaya Yudhi Sadewa, namun hingga saat ini belum menghasilkan keputusan apapun.

“Ketika itu, dalam gelar perkara telah disebutkan bahwa hak alasnya masih belum berubah, yaitu C675A atas nama Sunaryo Pranoto. Dan HGB4 itu sudah mati, namun malah dipecah menjadi tujuh sertifikat. Apakah itu tidak menyalah aturan? Padahal bila mengacu pada perundang-undangan yang ada,seharusnya tidak mungkin hak alas yang belum berubah namanya bisa dibuatkan  sertifikat,” cerita Sunaryo, sambil menunjukan beberapa hak alas atas  namanya.

Sunaryo berharap pihak kantor Pertanahan Depok segera mengeluarkan pembatalan SHGB atas PT MD TBK , karena dengan adanya pembatalan maka sengkarut atas tanah miliknya akan berakhir.Dikatakan Sunaryo, ia sudah melayangkan surat permintaan pembatalan kepada pihak BPN, dalam  hal ini Kantor  Badan Pertanahan Nasional Kota Depok, Jawa Barat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat, Kantor Kementerian ATR/ BPN.

“Saya berharap kantor BPN Depok mengeluarkan surat usulan pembatalan SHGB tersebut, yaitu atas nama PT Megapolitan Developmen TBK. Mengapa? Karena Kanwil BPN Jabar dan Kementerian ATR/BPN  telah memerintahkan Kepala Kantor BPN Depok untuk mengajukan usulan pembatalan SHGB tersebut,” tegas Sunaryo, serius.

Usulan SHGB yang harus  dikeluarkan sebanyak tujuh buah sertifat SHGB ,dengan nomor 433,434,435,436,437,441 dan 442. “ Karena tanah seluas 190.470 m2 yang terdiri dari C-675A masih atas nama saya, yaitu Sunaryo Pranoto , sehingga aneh sekali tiba-tiba kemudian muncul SHGB atas nama perusahaan tersebut. Alasnya apa sehingga bisa diterbitkan SHGBH ,sedangkan namanya masih nama saya dan hingga kini belum berubah,”tandas Sunaryo.

Pelan tapi pasti, tampaknya sengkarut  lahan milik Sunaryo di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat akan menjadi pekerjaan rumah serius, terutama para pihak yang berwenang dalam hal ini kantor pertanahan Depok maupun yang diatasnya. Dan bila sengkarut ini tidak terselesaikan ,dikhawatirkan akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan dan kinerja pemegang keputusan ditubuh BPN itu sendiri.Demikian disampaikan Pengamat Dunia Islam dan Pegiat Bisnis untuk Timur Tengah dan Eropa, Imbang Jaya kepada Matamatanews.com, dibilangan Sawangan Depok.*(cam)

 

 

sam

No comment

Leave a Response