Miris, Indonesia Darurat Narkoba

 

Matamatanews.com, JAKARTA—Bagi Presiden Goerge Bush  tampaknya sudah tidak ada pilihan lain, serbuan militer satu-satunya jalan terbaik untuk membekuk Jenderal Antonio Manuel Noriega, Panglima Angkatan Bersenjata sekaligus orang paling berkuasa di Panama, Rabu tengah malam, 20 Desember 1989, ribuan pasukan GI diterjunkan ke Panama City, ibu kota Panama. Semua Pos Militer penting diserbu dengan target utama ialah Markas Besar Angkatan Bersenjata Panama. Dan orang yang paling diincar, Jenderal Noriega, rupanya sudah raib lebih dahulu.

Pasukan Amerika Serikat kecele  sang “muka nanas”, julukan bagi Noriega, ternyata telah mencium gelagat bahwqa Amerika Serikat akan segera menjemputnya. Pasalnya, mobilisasi militer Amerika Serikat beberapa hari sebelumnya sudah tak terbantahkan, bahkan sehari sebelum penyerbuan Amerika Serikat mendatangkan pasukan tambahan sebanyak 7.000 personil. Di Panama sendiri Amerika Serikat memiliki pangkalan militer dengan personil permanen sekitar 12.500 orang. Inilah operasi militer terbesar Amerika Serikat di luar negeri yang pertama sejak berakhirnya perang Vietnam.

Mengapa pemerintah Amerika Serikat begitu antusias memberantas penyelundupan narkotika sampai harus diatasi dengan pernyerbuan militer ke Panama? Ternyata, para pihak berwajib Amerika Serikat terlambat mengantisipasi permasalahan tersebut hingga penyerbuan militer menjadi pilihan terakhir. Pergerakan  sindikat narkoba di Indonesia pun kini semakin mengerikan. Tidak lagi sekedar menjual narkoba untuk motif ekonomi. Sindikat narkoba kini berhubungan dengan kelompok teroris.

Hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Universitas Indonesia (UI) pada September 2018 lalu menyebut jumlah pengguna narkoba di Indonesia, sekitar 3,376 juta atau 1,71 persen penduduk Indonesia merupakan pengguna narkoba.Data mengerikan itu sontak membuat Ketua DPR RI Bambang Soesatyo yang biasa dipanggil Bamsoet ini terhenyak.

“Kejahatan narkoba bukanlah kejahatan biasa. Tetapi, sudah menjadi kejahatan internasional yang terorganisir dengan sangat rapai. Kepentingan bisnisnya pun melibatkan banyak pihak yang tak sembarangan. Bahkan mata rantai peredarannya pun dikontrol dari dalam lapas. Sangat ironis sekali,” kata Bamsoet ketika menerima Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba (FORKAN) di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)  pada, Kamis, 27 September 2018 lalu.

“DPR RI sudah meminta aparat hukum seperti TNI, Kepolisian dan Kejaksaan, serta berbagai instansi terkait lainnya seperti Bea Cukai, dan Imigrasi untuk meningkatkan pengawasan di berbagai pintu masuk wilayah Indonesia. Khususnya, terhadap pulau terdepan Indonesia. Sehingga kita bisa menutup jalan-jalan tikus masuknya narkoba dari luar ke Indonesia,” kata Bamsoet.

“Saya sudah meminta BNN dan Kepolisian segera melakukan identifikasi, menyita seluruh peralatan, serta menghentikan kegiatan produksi narkotika jenis baru tersebut. Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban karena ketidaktahuan mereka,” lanjut Bamsoet.

Bamsoet  menjelaskan, data dari BNN mencatat dari 249.000 narapidana di Lapas dan Rutan, sebanyak 111.000 orang merupakan narapidana narkoba. Dengan perbandingan 66.000 merupakan bandar atau pengedar dan 44.000 merupakan penyalahguna narkoba. Keadaan tersebut diperburuk dengan minimnya petugas yang hanya berjumlah 44.000 orang.

Kejahatan narkoba atau narkotika merupakan  kejahatan terorganisasi transnasional. Secara operasional sindikat narkoba melibatkan banyak orang dengan jaringan sangat luas, yang bekerja secara rapi dan rahasia. Karena itu, sudah selayaknya bila kemudian semua negara bekerjasama memberantas narkoba.”Tidak ada satu negara pun sendirian, dapat menangani masalah ini meski memiliki kekuatan finansial maupun perlengkapan senjata lengkap,” kata  praktisi hukum Ardinata Syauri, SH,MH kepada Matamatanews.com, Minggu (14/10/2018) kemarin di Bandung, Jawa Barat.

Tahun 2012 silam Miechella Leonhart, Administrasi Badan Penegak Hukum Narkotika Amerika Serikat pernah menyatakan, dari 40 persen data yang dikumpulkan DEA (Drug Enforcement Administration-Penegak Hukum Narkoba Pemerintah) menunjukan kegiatan terorisme tidak lepas dari sokongan uang bisnis narkotika. Dari penelusuran yang ada menyebutkan, bahwa jaringan teroris internasional menggunakan dana 400 miliar dolar Amerika Serikat  dari hasil peredaran narkotika.

“Kami tidak bisa memberi angka persisnya tentang uang yang dipakai itu. Tetapi bisa diprediksi dari hasil ekonomi perdagangan obat bius ini, antara 300 hingga 400 miliar dolar Amerika per tahun di seluruh dunia,” jelas Gary Lewis, Kepala Perwakilan Regional Asia Pasifik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk penanggulangan Obat Bius dan Kriminal kepada SM. Akbar dari Matamatanews.com ketika itu.

Sementara pengamat dunia Islam dan pegiat bisnis untuk Timur Tengah dan Eropa Imbang jaya dari Telsra menjelaskan, bahwa  bisnis narkoba memang menduduki peringkat pertama penghasil uang terbesar ketimbang bisnis kejahatan lain, seperti senjata dan pornografi. Karena itu, kata dia, wajar jika hubungan saling dukung sindikat narkoba dengan gerakan terorisme. “Peluang mutualisme memang ada , karena teroris bisa mendapat uang banyak dari narkoba,”. Menurut Imbang, peluang itu terjadi di Indonesia dan kawasan Asia. Dan kelompok teroris, misalnya bisa menggunakan mafia seperti Yakuza untuk mendapatkan pundi-pundi dari narkoba. (samar)

 

 

sam

No comment

Leave a Response