Pelan Tapi Pasti Dugaan Pat Gulipat Tanah Krukut Akan Terungkap

Matamatanews.com, JAKARTA—Pelan tapi pasti dugaan ‘patgulipat’ kasus tanah milik Sunaryo Pranoto  di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo,Kota Depok, Provinsi Jawa Barat semakin terang benderang. Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)  PT Megapolitan Developmen TBK (PT MD TBK) yang dikeluarkan  oleh Kantor Pertanahan Depok (Kantah Depok) tampaknya akan meruncing dan bergulir ke ranah hukum bila tidak ditangani secara profesional.

Pria yang akrab disapa Sunaryo ini mengatakan bahwa ia akan tetap mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku selama penyelesaian tersebut tidak merugikan dirinya.Selama penyelesaian tanah miliknya seluas 190.470 yang terdiri dari C-675A atas nama dirinya yang kini diklaim PT MD TBK tidak memberikan rasa keadilan dan ganti rugi yang sepadan, maka ia akan meneruskan  laporannya ke Presiden Joko Widodo.

“Sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan minta perlindungan kepada presiden Jokowi karena beliau sebagai orang nomor satau di negeri ini.Dan sebagai rakyat boleh dong saya minta keadilan kepada kepala negara, karena kasus yang menimpa saya ini sudah cukup lama berjalan namun hingga saat ini belum ada kejelasannya,”kata Sunaryo kepada Matamatanews.com, Sabtu (28/7/2018) pagi tadi dibilangan Sawangan, Depok, Jawa Barat.

Sunaryo mengatakan bahwa ia tidak pernah menjual tanah miliknya kepada pihak manapun, baik perseorangan maupun perusahaan sehingga dengan terbitnya SHGB PT MD TBK oleh Kantor Pertanahan Depok (Kantah Depok) membuat dirinya heran.Sebenarnya  persoalan penerbitan SHGB ini pernah dilakukan gelar perkara beberapa kali oleh Pokja IV Satgas Percepatan Kebijakan Ekonomi yang diketua Purbaya Yudhi Sadewa, tapi entah kenapa hingga saat ini belum menghasilkan keputusan apapun.

Dalam gelar perkara  kata Sunaryo telah disebutkan bahwa hak alasnya masih belum berubah alias masih utuh, yaitu C-675A atas nama dirinya dan HGBnya itu sudah mati.”Tapi malah dipecah menjadi 7 sertifikat. Itukan sudah menyalahi aturan, padahal bila mengacu kepada perundang-undangan yang ada seharusnya tidak mungkin hak alas yang belum berubah namanya bisa dibuatkan sertifikat,” tegas Sunaryo dengan nada heran.

Akan Laporkan Kasusnya ke KPK

Meski kasus lahan miliknya hingga kini penyelesaiannya masih mangkrak dan hanya berujung janji-janji surga, namun Sunaryo berharap pihak Kantor Pertanahan Depok  secepatnya menerbitkan Surat pembatalan SHGB atas nama PT MD TBK yang kadung telah dikeluarkan tersebut. Dan lanjut Sunaryo, ia mengaku telah melayangkan surat permintaan pembatalan kepada BPN dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Depok, Jawa Barat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat, dan Kantor Kementerian ATR/BPN.

“Artinya seluruh prosedur telah saya jalani sesuai ketentuan yang berlaku dan seluruh instansi atau lembaga yang berwenang dibidang inipun telah saya layangkan surat sesuai peraturan yang ada.Dan kini saya tinggal menunggu keputusan dari surat permohonan pembatalan tersebut agar kasusnya cepat selesai,”.

Lebih lanjut Sunaryo menegaskan,bila kasus lahan miliknya tidak menyentuh rasa keadilan, maka ia juga akan melaporkan kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Hal itu tidak menutup kemungkinan bila ditemukan dalam kasus tersebut ada unsur kerugian uang negara di dalamnya, maka pelaporan kasus tersebut ke komisi pemberantasan korupsi bisa dilakukan,” kata praktisi hukum dan pemerhati masalah sosial Samardirga Surya,SH,MH kepada Matamatanews.com, Jum’at (27/7/2018) kemarin di Jakarta.

Akankah kasus Sunaryo Pranoto berujung happy ending seperti yang diinginkan, atau sebaliknya berakhir di meja peradilan? Yang jelas penegakan hukum pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) adalah salah satu isu utama yang diusung pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kalla saat mereka berkampanye menuju kursi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia saat itu. karena janji itulah Jokowi sapaan akrab Joko Widodo menang Pemilu, dan kini janji itu tampaknya dibutuhkan oleh Sunaryo Pranoto sebagai gerbang keadilan terakhir. (cam)

 

 

sam

No comment

Leave a Response