Ramai-Ramai Dukung Usakti Alih Status Menjadi Negeri

 

Matamatanews.com, JAKARTA—Meski sejatinya Universitas Trisakti (Usakti)  didirikan oleh Pemerintah dan sejak awal menjadi aset serta milik negara, namun hingga kini alih status perguruan tinggi tersebut, dari swasta menjadi negeri seakan terus terganjal. Padahal dengan  peralihan  dari swasta ke negeri, Universitas Trisakti akan tumbuh lebih kokoh dan memiliki status yang lebih jelas.

Didorong oleh cita-cita yang luhur untuk terus berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan dalam rangka menyelamatkan aset negara tersebut, maka seluruh sivitas akademika Universitas Trisakti bertekad untuk mereposisi dan mentransformasi Universitas Trisakti menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang otonom.

“Kami mendukung penuh alih status tersebut, dari swasta menjadi negeri karena selain layak, dalam rangka menyelamatkan aset negara. Dan Universitas Trisakti didirikan oleh Pemerintah dan sejak awal merupakan aset dan milik negara,dan kami yakin seluruh sivitas  akademika universitas Trisakti akan mendukung sepenuhnya,” kata Dr.H.Wisnu Suhardono, SE, M.Si Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni Trisakti (Ika Usakti) sekaligus anggota utama “Wali Amanah” Usakti yang ditemui Matamatanews.com diruang kerjanya, pekan lalu dibilangan Slipi, Jakarta Pusat.

Menurut pria yang akrab disapa Wisnu ini, sejatinya Universitas Trisakti menjadi perguruan tinggi yang otonom, karena Universitas Trisakti didirikan oleh pemerintah  dan sejak kelahirannya dikelola secara otonom oleh manajemen Universitas Trisakti, yaitu Senat Universitas, Rektorat dan Pimpinan Universitas Trisakti lainnya tanpa membebani keuangan dan anggaran negara.

Aset awal berupa puing-puing Universitas  Respublica yang telah dinasionalisasi oleh Pemerintah, dan kini telah berkembang menjadi salah satu universitas terkemuka di Indonesia dengan infra dan suprastruktur yang sangat memadai untuk beralih status menjadi PTN.

Reposisi dan transformasi universitas Trisakti menjadi PTN merupakan upaya pelurusan sejarah dan penegasan status kelembagaan, sehingga Universitas Trisakti akan tumbuh lebih kokoh dan memiliki  status yang lebih jelas. Upaya tersebut, kata Wisnu merupakan salah satu solusi yang dapat menyelamatkan Universitas Trisakti sebagai aset bangsa dari “klaim” kepemilikan perorangan atau sekelompok orang atau suatu badan swasta lainnya yang merugikan negara, baik di masa sekarang maupun dimasa mendatang.

Dari keterangan berbagai sumber yang ditemui menyebutkan bahwa Universitas Trisakti  didirikan tidak dibiayai yayasan manapun, apalagi dimiliki oleh suatu yayasan atau oknum tertentu. Tetapi tidak bisa dipungkiri  bahwa sejak lahir hingga kini Universitas Trisakti berjalan, diadministrasikan, dikelola dan diperlakukan sebagaimana layaknya universitas swasta, semisal dalam hal pembiayaan.

Wisnu setuju bila Universitas Trisakti dikatakan tidak pernah membebani Anggaran Pendadapatan Belanja Negara ( APBN), begitu juga mengenai ketentuan dan perundang-undangan yang dikenakan terhadap universitas Trisakti adalah berbagai ketentuan dan perundangan yang diperuntukkan bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Dalam hal keuangan misalnya, sampai saat ini Universitas Trisakti hidup dan bertumpu sepenuhnya pada dana-dana yang diamanahkan dari para peserta didik serta sumber lainnya yang sah.

“Sehingga kami sangat setuju bila kemudian status Trisakti menjadi PTN, karena memang selama ini tidak pernah membebani keuangan negara apalagi menggunakan uang negara, keberlangsungan universitas Trisakti karena didukung berbagai elemen yang ada di universitas itu sendiri,sehingga setiap tahun mahasiswanya mengalami peningkatan,”lanjut Wisnu, serius.

Jangan Belokkan Sejarah Usakti

Dari catatan yang ada menyebutkan, pada tanggal 27 Januari 1966, Pemerintah Indonesia melalui Notaris Eliza Pondaag No.31 mendirikan yayasan bernama Jajasan Trisakti. Pada Bab IV pasal 9 akta ini ditegaskan bahwa “ Jajasan ini didirikan atas prakarsa atau (inisiatif) dan dorongan serta bantuan Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahun serta unsur lembaga Pembinaan Kesatuan bangsa dan agar dalam pendirian jajasan maka unsur-unsur pendiri dapat ditjerminkan masing-masing diwakilkan oleh seorang yang ditunjuk oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan serta menteri Koordinator Hubungan dengan Rakyat/Ketua panitia pembina Djiwa Revolusi”.

Oleh karena itulah tertulis pada akta ini dua orang representasi pendiri yaitu, pertama Brigadir Djenderal TNI Dokter Sjarif  Thajeb dalam kapasitas sebagai Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, kedua adalah Kapten Laut Kristoforus Sindhunatha, SH dalam kepasitasnya sebagai Penjabat Kepala Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa, bukan sebagai pribadi

Dalam akta  tersebut tidak ada satu pasal pun yang menjelaskan hubungan hukum maupun fungsional antara Jajasan Trisakti dengan Universitas akan tetapi karena Universitas Trisakti ketika didirikan oleh Pemerintah tidak ditegaskan sebagai perguruan tinggi  negeri dan pengelolaannya  pun diperlakukan  secara swasta, sedangkan Jajasan Trisakti juga didirikan oleh pemerintah, maka dalam perjalanannya kedua entitas bentukan pemerintah ini menjadi mitra kerja seakan seperti perguruan tinggi swasta lainnya ada Yayasan dan ada Universitas.

Akan tetapi, berbeda dengan perguruan tinggi swasta lainnya, pada Universitas Trisakti hubungan kerja dengan Yayasan Trisakti dilakukan berdasarkan atas prinsip mitra sejajar dan bukan berdasarkan prinsip subordinasi apalagi prinsip kepemilikan.  Hal ini tercermin dari kenyataan bahwa sejak didirikannya , semua otoritas manajerial, baik yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan maupun pengelolaan sumber daya lainnya termasuk seluruh tenaga pengajar dan tenaga non  akademik sepenuhnya dijalankan oleh Manajemen Universitas Trisakti secara otonom.

Fakta Sejarah Yang Terlihat

Dari berbagai data dan rekam jejak  yang ada, pada akhirnya fakta sejarah keberadaan Universitas Trisakti tidak bisa dinafikan harus segera dilakukan peralihan status dari perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri (PTN). Dan dari fakta perjalanan sejarah Universitas Trisakti  itu sendiri bisa disimpulkan menjadi 4 bagian, yaitu (1) Universitas Trisakti merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang khas, dan otonom yang didirikan oleh Pemerintah dan bukan oleh suatu yayasan atau oknum manapun, (2) Jajasan Trisakti berdasarkan Akta Eliza Pondaag No.31 tahun 1966 adalah yayasan yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah  yang dalam perjalanannya menjadi mitra kerja sejajar dengan Universitas Trisakti.

Pola kerja yang dianut bukan berdasarkan prinsip subordinasi apalagi hubungan kepoemilikan karena keduanya sama-sama didirikan oleh pemerintah  dan Universitas Trisakti didirikan lebih dahulu daripada Jajasan Trisakti, (3) nama-nama para pendiri yang tercantum dalam Akta Eliza Pondaag No.31/966 bukan mewakili pribadi atau kelompok tertentu melainkan mewakili pemerintah, pertama Brigadir Djenderal TNI Dokter Sjarif Thajeb dalam kapasitas sebagai Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, kedua adalah Kapten Laut Kristoforus Sindhunatha,SH, dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Kepala Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa, dan (4) Sejak kelahirannya, semua otoritas manajerial, baik yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan maupun pengelolaan sumber daya lainnya termasuk seluruh tenaga pengajar dan tenaga non akademik sepenuhnya dijalankan oleh Manajemen Universitas Triksakti secara otonom, seperti Rektorat, Senat Universitas dan lainnya.

“Kalau melihat rekam jejak sejarah Trisakti, pada akhirnya kita berkesimpulan tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk menunda peralihan status Universitas Trisakti dari swasta menjadi negeri. Dan sejak awal pendiriannnya oleh pemerintah maka secara otomatis asetnya pun milik negara, bukan kelompok, yayasan maupun perseorangan. Artinya apapun alasannya, pemerintah tidak bisa lagi menunda atau menggantung peralihan status kampus Trisakti  menjadi negeri meski dibawah ancaman sekalipun,” tegas Imbang Jaya, pengamat dunia Islam dan pegiat bisnis untuk Timur Tengah dan Eropa dari Telsra yang diminta pendapatnya, Senin (15/10/2018) kemarin di Sawangan Bogor, Depok, Jawa Barat.

Wisnu sepakat dengan pernyataan Imbang Jaya  agar pemerintah segera mengambil langkah kongkrit guna menuntaskan  peralihan status Universitas Trisakti , sehingga ke depannya tidak lagi muncul berbagai konflik internal dan isu miring yang dihembuskan  sekelompok orang atau individu yang tidak menyukai kemajuan terhadap kampus Trisakti.

“Prinsipnya saya setuju Universitas Trisakti beralih status dari swasta menjadi negeri, sehingga aset negara bisa terlindungi dengan aman dan nyaman dan bisa dinikmati manfaatnya oleh banyak orang terutama para siswa dan pendidik,” kata Wisnu Suhardono, mengakhiri. (samar)

sam

No comment

Leave a Response