Rame-Rame Memetik Laba dari kasus Korupsi

 

Matamatanews.com, JAKARTA—Meski kasus korupsi adalah kejahatan luar biasa, ternyata banyak pihak memanfaatkan  celah-celah hukum untuk memetik laba finansial, politik dan hukum dari si koruptor. Setiap kali ada pejabat, mantan tokoh  yang diajukan s ebagai tersangka kasus korupsi melalui jalur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun jalur Polri-Kejaksaan Agung, banyak pihak lalu ikut sibuk.

Para pengacara berebut  menjadi anggota kelompok pembela si tersangka, bahkan kalau perlu saling merampas klien dalam korupsi yang menarik perhatian masyarakat. Maka ada pameo : “Pengacara maju tak gentar, membela yang bayar!”.

Para pengacara mengincar para klien kelas kakap seperti pejabat yang dituduh korupsi, bukan tanpa alasan. Pertama, liputan media massa yang intensif terhadap kasus korupsi besar seperti  mantan Bendahara Partai Demokrat  Muhammad Nazaruddin,  Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Setya Novanto ,maupun para birokrat yang terlibat adalah iklan gratis bagi para pokrol bambu (Pengacara). Jika dinilai berhasil meringankan hukuman atau bahkan bisa membebaskan kliennya, pengacara itu dijamin bakal laris manis.

Regulasi yang mengatur penanganan kasus korupsi di kepolisian dan kejaksaan memberi peluang bagi penyidik kedua instansi itu untuk tidak melanjutkan penyelidikan jika dinilai kurang bukti atau tidak bisa dilanjutkan ke pengadilan.Tujuannya bagus, yaitu untuk membatasi jumlah kasus di pengadilan dan memungkinkan mereka yang tidak bersalah dibebaskan sebelum maju ke meja hijau.. Namun peraturan tentang Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) itu juga bisa dimainkan untuk tawar menawar dengan tersangka koruptor yang berkasus atau barang buktinya kurang kuat.

Sebaliknhya Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memberi peluang bagi penyidiknya untuk menghentikan proses penyidikan kasus yang sudah  berjalan. Artinya, setiap kasus yang sudah dibuka penyidikannya berarti harus sudah memiliki alat bukti, saksi dan penuntutan yang kuat. Bahkan seseorang yang dipanggil KPK sebagai saksi sekalipun, bisa saja langsung ditetapkan sebagai tersangka dan bisa langsung ditahan bila penyidik yakin pada kasusnya.

Disinilah pengacara bisa bermain. Mereka memanfaatkan ketakutan para birokrat,pengusaha swasta sampai akademisi kampus yang jarang berperkara pidana. Sehingga mereka (pengacara) langsung disewa untuk selalu mendampingi di dalam proses hukum di KPK. Padahal si terperiksa belum tentu bersalah juga, tapi tagihan biaya pengacara kan sudah terlanjur berputar.

Aparat kepolisian, kejaksaan dan juga  KPK katanya disinyalir bisa memanfaatkan ketakutan para tersangka untuk melakukan tawar menawar dalam bentuk tuduhan, masa tahanan yang akan dituntut sampai pasal-pasal yang diajukan. Nilainya bisa sampai puluhan miliar rupiah atau dihitung sebagai persentasi  dari uang hasil korupsi yang berhasil ‘diamankan’ dari pengendusan aparat hukum. Bahkan media masa pun bisa ikut kecipratan duit haram dari kasus-kasus korupsi di kepolisian, kejaksaan, KPK maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di sejumlah kota besar di Indonesia.

Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa perusahaan swasta, BUMN maupun para pejabat dan politisi yang dikaitkan dengan kasus korupsi bakal berusaha merdam berita-berita miring tersebut. Caranya dengan memasang iklan,memborong koran atau majalah berisi berita miring tersebut atau pun menawarkan kerjasama lainnya. Pokoknya, tutup mulut deh!

Selain berkiprah secara langsung di ranah hukum, para pemain juga bisa bergerak di luar gelanggang.Pengamat Dunia Islam sekaligus Ketua  Lembaga Ekonomi Islam (LEI) Imbang Djaja,menengarai adanya kampanye terselubung untuk mengubah paradigma hukum tentang korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) menjadi kejahatan pidana yang biasa-biasa saja.Jika sampai terjadi perubahan itu secara tertulis dalamperaturan, menurut Imbang, hukuman bagi para koruptor bisa semakin ringan. Padahal dengan status sebagai pidana luar biasa, para koruptor yang dampak kejahatannya dinilai terlalu berlebihan, dapat dijatuhi vonis hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati.

“Yang berkepentingan dengan perubahan stutus itu,menurut saya adalah kelompok para politisi, akademisi, pakar hukum bahkan hakim,” kata Imbang.Pengamat ini mencoba mencontohkan , adanya kelompok akademisi yang sering menggugat atau turut membantu melakukan gugatan perkara perdata tentang pasal-pasal UUKPK, UUPemberantasan Korupsi, tata cara pemberian remisi atau bebas bersyarat, ke Pengadilan Tata Usaha (PTUN), ke Mahkamah Agung (MA) atau bahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tujuannya hanya untuk melemahkan efektivitas dan efsiensi kerja para penegak hukum anti korupsi.

Imbang juga menengarai para hakim juga dapat menjadi bagian dari kelompok yang melakukan pergeseran paradigma tentang korupsi itu.”Putusan menjelis hakim Pengadilan Tata Usaha (PTUN) yang membatalkan putusan pencabutan pembebasan bersyarat sejumlah narapidana perkara korupsi itu s angat keliru. Itu menunjukkan harus ada koreksi terhadap profesionalisme hakijm, karena hakim telah mengalami gagal paham,” lanjut Imbang kepada Matamatanews.com di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat, Minggu (27/1/2019) . (cam)

 

 

sam

No comment

Leave a Response