Sektor Swasta Diduga Suap Pemerintah

 

Matamatanews.com, JAKARTA –Dugaan aliran dana suap yang mengalir dari sektor swasta ke pemerintah di ungkap Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Mengutip Global Corruption Report, di negara berkembang seperti Indonesia, ratusan triliun rupiah uang itu masuk ke kantong koruptor.

“Ketika dunia bisnis bersinggungan dengan pemerintah, di negara berkembang, termasuk Indonesia, Pemerintah menerima suap Rp 200 – 300 triliun setiap tahunnya,” ungkap Ketua Ombudsman, Amzulian Rifai, di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (17/10/2016).

Ia mengatakan berdasarkan laporan, kerugian akibat korupsi di sektor swasta secara global lebih dari US$ 300 miliar tiap tahunnya. Sebagian besar kerugian tersebut diakibatkan oleh suap. Hal ini disampaikan dalam acara peluncuran gerakan pencegahan korupsi di sektor swasta yang diinisiasi KPK. Dalam acara tersebut hadir pula komunitas pengusaha swasta dari berbagai daerah di Indonesia.

 “Ranah Korupsi ialah extraordinary crime, dan harus ditangani dengan cara yang luar biasa juga. Cara luar biasa itu yakni keroyokan. Tidak bisa sektoral,” ujar Amzulian.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan masalah ini seperti “lingkaran setan” yang tidak berakhir. Pemerintah mempersulit pengusaha, dan pengusaha tidak mau rugi.

“Korupsi pasti melibatkan kalangan dunia usaha, Ada yang bilang, terpaksa memberikan uang pada penyelenggara negara karena merasa dipersulit. Ada juga di kalangan birokrasi karena merasa gajinya tidak cukup,” ujar Alexander.

Perwakilan Transparansi Internasional, Dadang Tri Sasongko mengatakan suap memang jenis korupsi paling utama di Indonesia. Organisasinya telah melakukan survei di 11 kota besar terhadap sektor swasta pada 2015. Dari sana, terungkap masalah yang ada di Indonesia memang sesuai dengan yang dilaporkan Global Corruption Report.

“ Terlihat ada sektor bisnis yang paling besar dan paling sering suap. Teratas ialah kontruksi, lalu jasa. Ada juga migas dan perhubungan,” ucap Dadang.

Dadang menambahkan, masalah ini harus segera diselesaikan bersama. Sektor swasta dan pemerintah harus bisa “ bergandengan tangan” dan mencegah terjadinya suap. (Adith/Berbagai sumber)

sam

No comment

Leave a Response