Sengketa Gedung Cawang Kencana Jalan Panjang Bagi Vivi Mencari Keadilan

 

Matamatanews.com, JAKARTA—Perjuangan mencari keadilan dan kepastian hukum yang berkeadilan tampaknya masih panjang dan berliku bagi  Vivi, istri ketua Yayasan Citra Handadari Utama (YCH) Mayjen (purn) Moerwanto Soeprato , terkait kepemilikan dan pengelolaan Gedung Cawang Kencana di Jalan Mayjen Sutoyo Kav.22 Jakarta Timur. Perkara pengelolaan gedung Kencana yang berpindah kepemilikan dari Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU) ke tangan Kementerian Sosial (Kemensos) yang kini perkaranya masih bergulir dalam bentuk upaya perlawanan hukum di pengadilan Jakarta Timur rupanya masih memiliki sandungan bejibun.

Diceritakan Vivi, Gedung Kencana yang awalnya berjalan lancar mendadak berubah menjadi ‘berisik’ karena adanya gugatan kepemilikan atas tanah  yang ditempati gedung tersebut sehingga seluruh aktivitas maupun operasional seperti gaji karyawan dan perawatan gedung mengalami gangguan.

“Dalam waktu singkat saya disidik dan diminta untuk menghnetikan seluruh operasional gedung Cawang Kencana, padahal saya punya tanggungjawab dan kewajiban yang harus saya penuhi seperti membayar PBB,listrik, gaji karyawan dan perawatan gedung. Dalam waktu singkat yayasan dilumpuhkan karena dikriminalisasi oleh Kejagung dengan tuduhan dan dakwaan tanpa bukti, bahkan menghilangkan baranag bukti atau menafik-kan barang bukti,” jelas Mayjen (Purn0 Moerwanto Soeprapto dalam siaran persnya yang diterima Matamatanews.com, padaKamis 13 Desember 2018 lalu.

Seperti diketahui, di peradilan tingkat pertama, Moerwanto dihukum 18 bulan penjara, hukuman ini kemudian diperberat menjadi 4 tahun penjara oleh Pengadilan  Tinggi (PT) Jakarta pada 17 April 2013. Vonis tersebut lalu berubah saat diadili di peradilan tingkat Kasasi. Moerwanto pun dituding telah merugikan keuangan negara sebesarRp 726 juta (subsider) yang berasal dari honor sebagai Ketua Yayasan dari tahun 1999 hingga tahun 2011 dengan penghasilan Rp 5 juta per bulan.

“gambaran perlakuan penegakan hukum Kejagung kepada kami sepanjang mengikuti jalannya penyidikan dirasakan penuh suasana yang menakutkan dan dalam peradilan penuh rekayasa. Dari segi logika hukum seperti keadilan hukum atas bukti hukum yang ada pada kami diabaikan. Bahklan saksi yang dipilih Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang seharusnya memberatkan diri saya sebaga terdakwa, tapi justru secara polos menyampaikan apa adanya bahwa Gedung Cawang Kencana bukan obyek PNBP Kemensos, diabaikan para Hakim pengadilan. Keadilan hukum di republik ini seperti sudah tidak ada lagi buat kami. Suasana diatas telah berhasil mengecilkan Pengurus YCHU yang semuanya dipanggil ke Kejagung. Sejak itulah semua pengurus YCHU yang usianya diatas umur saya yang 75 tahun mencoba diam dan pasif,” lanjut Moerwanto.

Dimana Letak Keadilan Hukum

Dijelaskan Vivi,permasalahan tanah di Gedung Cawang Kencana di Jalan Mayjen Sutoyo Kav.22 Jakarta Timur yang kini kasusnya sedang melakukan perlawanan hukum karena kepemilikan gedung  tersebut dituding mendapat ketidakadilan. Seharusnya negara memfasilitasi kemudahan  untuk yayasan, bukan sebaliknya. Terkait suaminya yang kini masih mendekam di LP Sukamiskini Bandung, Jawa Barat,  Vivi merasa miris dan prihatin.

“Kami merasa di dzolimi dan terampas  rasa keadilan kami dengan kasus ini, karena bukti-bukti yang kami miliki secara sah maupun saksi pendukung yang mengetahui seluruh latar belakang kepemilikan atas tanah gedung ini tidak pernah di indahkan oleh pihak pengadilan . dan kami memiliki bukti yang kuat bahwa tanah ini bukan milik Kemensos, tapi milik Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU),” kata Vivi.

“Kami siap melakukan gelar perkara terbuka di geung ini, agar seluruh masyarakat atau publik tahu kebenarannya. Jika memang yayasan ini milik Kemensos tolong perlihatkan buktinya, “ lanjut Vivi dengan nada serius. Ia juga menambahkan, bahwa sebelumnya Gedung Kencana juga pernah di eksekusi bahkan secara pidana, bukan perdata. “Bahkan mereka mendatangkan para preman untuk mengusir kami dari sini, masak harus dengan cara begitu ya? Anh,kan!”.

“Saya sudah melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo agar beliau menyimak persoalan ini, namun hingga kini surat kami belum dapat jawaban. Kami menuntut keadilan.Percuma sidangpun pasti kami kalah, karena semua  seakamn sudah pesanan, bahwa kami harus kalah dan kalah,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Mayjen (Purn) Moerwanto Soperapto di sidik selama hampir 2 tahun dari awal 2010 hingga Desember 2011, lalu langsung di diserahkan ke kejari tanpa melalui tahap Gelar Perkara Terbuka terkait kepemilikan dokumen atau dibacakan apa bunyi tuntutannya guna memberia kesempatan dirinya didampingi oleh kuasa hukum untuk pembelaan dirinya tidak diberikan, ungkap Vivi.

Menurut Vivi penangkapan suaminya, Mayjen (Purn) Moerwanto Soeprapto pada tanggal 16 Desember 2014 merupakan rekayasa kasus hukum.Karena selama proses hukum perdata sedang berjalan di pengadilan yaitu berupa perlawanan hukum. “Lalu dimana letak keadilan hukum, padahal jelas pak Moerwanto itu seorang tokoh pejuang di TNI AD,” tegas Vivi. (cam)

sam

No comment

Leave a Response