Serba Serbi Persiapan Pemilu di Luar Negeri

 

Matamatanews.com, PURWOKERTO—Alief Einstein selaku Koordinator Sistem Informasi Unsoed menjelaskan bahwa Dosen Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Jawa Tengah Dr. Mulyoto Pangestu. PhD. dilantik sebagai Ketua PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) Melbourne, Australia pada tanggal 07-09 Mei 2018 di KJRI Perth Australia.

Menurut Dr. Mulyoto Pangestu, PhD. setiap Warga Negara Indonesia (WNI) pemilu merupakan hajat pemerintah sebagai wujud pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Berbeda dengan pemilu yang lalu maka untuk pemilu 2019, pemilihan Caleg dan Capres dilaksanakan pada waktu yang bersamaan.

Seperti di dalam negeri, kegiatan Pemilu juga diikuti oleh WNI yang tinggal di Luar Negeri. Di setiap kantor perwakilan RI baik itu di kedutaan, konsulat dan perwakilan dagang dibentuk PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri). Untuk pemilu 2019, anggota PPLN terdiri dari unsur masyarakat dibantu oleh staf perwakilan untuk urusan sekretariat dan keuangan. Jumlah anggota PPLN ada 7 orang dan staf administrasi 2 orang. Pembentukan PPLN dilaksanakan di semua perwakilan RI, baik yang memiliki WNI kurang dari seratus orang, sampai ke perwakilan yang memiliki WNI lebih dari 500 ribu orang. 

Selain PPLN sebagai pelaksana pemilu, maka di perwakilan yang memiliki jumlah pemilih lebih dari 5000 orang, dibentuk juga Panwaslu. Tugas panwaslu merupakan kepanjangan dari tugas Bawaslu. Berbeda dengan PPLN yang sudah ada di setiap pemilu sejak dulu, maka keberadaan Panwaslu Luar Negeri, baru dimulai sejak Pemilu 2009. Ketentuan pembentukan dan tugasnya juga sama dengan waktu-waktu terdahulu. 

Di wilayah kerja Konsulat Jenderal RI di Melbourne yang membawahi wilayah Victoria dan Tasmania juga ada PPLN dan Panwaslu.PPLN Melbourne mulai dibentuk bulan Februari 2018 dengan anggotanya adalah masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah kota Melbourne. Terdiri dari 5 orang permanent residence dan 2 orang mahasiswa Indonesia. Pada awalnya tugas pendataan pemilih dilaksanakan oleh Pantarlih yang anggotanya juga WNI yang menetap maupun mahasiswa.

Tugas Pantarlih di Melbourne sama dengan Pantarlih di Indonesia yaitu mencocokkan data pemilih yang sudah ada dan mendaftar pemilih yang belum terdaftar. Namun satu hal yang tidak diperhatikan adalah, Pantarlih di Indonesia bekerja di satu wilayah tingkat RT/RW yang penduduknya sudah menetap. Jadi petugas Pantarlih tinggal berkeliling di satu wilayah itu untuk pencocokan dan penelitian data (Coklit), serta pendaftaran. 

Sebaliknya Pantarlih di Melbourne karena kondisi wilayah dan penyebaran WNI maka petugas harus mendata penduduk yang tersebar di seluruh wilayah Victoria dan Tasmania. Jadi tidak mungkin petugas datang ke setiap rumah. Oleh karena itu berbagai cara digunakan oleh petugas Pantarlih di antaranya adalah hadir di setiap acara keramaian masyarakat Indonesia dan mendaftar pemilih.

Pantarlih juga membuka pendaftaran pemilih lewat online. Selain mendaftar pemilih, maka Pantarlih juga melakukan CokLit terhadap data pemilih yang diperoleh dari KPU. Data KPU ini disusun berdasarkan data pemilih pemilu 2014 ditambah dengan laporan dari perwakilan RI. Terhadap data tersebut maka CokLit dilakukan dengan pengiriman SMS dan menelepon ke nomer pemilih, apakah yang bersangkutan masih di Melbourne atau tidak dan apakah masih berstatus WNI atau tidak. 

Dari hasil pendataan dan pendaftaran pemilih yang terus menerus maka diperoleh lebih dari 13 ribu pemilih tetap.Panwaslu LN, baru mulai dipersiapkan pembentukannya sekitar bulan April 2018. Dimulai dari pendaftaran, lalu seleksi. Ada enam orang kandidat yang namanya dikirim ke Bawaslu pusat untuk diseleksi menjadi 3 orang. Hasil seleksi Bawaslu meloloskan Dr. M.Abduh, Ibu Nika Suwarsih dan saya sendiri (Mulyoto Pangestu) sebagai anggota panwaslu di Melbourne. 

Pada tanggal 7-9 Mei 2018 dilakukan pelantikan dan bimbingan teknis untuk anggota Panwaslu wilayah Australia di KJRI Perth. Kegiatan ini diikuti tim Panwaslu dari KJRI Perth, Sydney, dan Melbourne. Karena di tiga perwakilan itu jumlah pemilih lebih dari 5000. Sedangkan KBRI Canberra dan Konsulat RI di Darwin tidak memiliki Panwaslu karena jumlah pemilih kurang dari 5.000.

Mengingat Melbourne adalah kota tujuan pendidikan, yang selama 7 tahun terakhir mendapat predikat "The Most Liveable City", maka tidak heran mobilitas orang yang akan sekolah, bekerja atau hanya sekadar melancong cukuplah tinggi. Setiap tahun lebih dari 1.000 orang pelajar dari Indonesia datang ke Melbourne.*(hen/berbagai sumber)

 

sam

No comment

Leave a Response