Sudah Sepantasnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Ditunda

 

Matamatanews.com, JAKARTA—Ketua Lembaga Ekonomi Islam (LEI) sekaligus pengamat dunia Islam , ImbangDjaja setuju dengan Majelis Ulama Indonesia yang meminta Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) ditunda hingga Rancangan Undang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) selesai.

“Permintaan Majelis Ulama Indonesia untuk menunda RUU PKS sangat rasional dan cukup beralasan, jangan terburu-burulah biar semuanya berjalan sesuai ketentuan ,” kata Imbang kepada Matamatanews.com, Rabu (13/2/2019) di kawasan Sawangan Depok, Jawa Barat.

Imbang menilai, masih banyak permasalahan dalam materi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, mulai dari pendataan filosofi,paradigma, hingga benturan dengan perundang-undangan lainnya. Dibagian lain menurut pertimbangan MUI yang digunakan para perancang  RUU PKS tersebut hanya sekedar paradigma hak azasi manusia (HAM),gender, dan kekuasaan. Sementara, nilai-nilai lain,seperti agama,moral,keamanan,ketertiban umum, serta nilai-nilai hukum dan budaya yang berkembang dalam masyarakat Indonesia tidak dipertimbangkan.

Wakil Ketua Umum MUI Prof Yunahar Ilyas bahkan menyarankan kepada DPR untuk memperbaiki pemahamannya terkait zina dan kesusilaan. Dia juga menyarankan ada peraturan mengenai hubungan seksual di luar nikah, baik yang dilakukan sesama jenis maupun lawan jenis.

Yunahar mengatakan DPR bisa saja bilang kalau RUU tersebut akan di review. “Itu berarti Undang-undangnya tidak baik.Undang-undang yang baik itu dipersiapkan dengan matang, bukan asal buat,”.

Sebagai mayoritas yang berpenduduk Muslim, wajar bila RUU PKS dikaji ulang dan dipertimbangkan terlebih dulu sebelum digelindingkan sebagai Undang-undang yang sah. Seharusnya kata Imbang, perancang atau inisiator RUU  menjadikan Undang-undang Dasar terutama Pasal 29 Ayat 1 tentang Agama sebagai dasar hukum dalam pembentukan RUU PKS, bukan sebaliknya.

“Saya melihat masih terdapat beberapa aspek  yang m enjadi pertimbangan dalam pengkajian RUU PKS tersebut, di antaranya tidak adanya nilai-nilai agama, moral,keamanan,ketertiban, dan hukum serta budaya yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan rancangan undang-undang (RUU) penghapusan kekerasan seksual (PKS). Selain itu, juga  banyak ditemukan dalam RUU PKS tersebut yang tumpang tindih dengan aturan maupun undang-undang yang lain, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP, UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saki dan Korban, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomoe 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” jelas Imbang.

Sementara itu dari kajian yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap draf RUU PKS menemukan, ada sekitar 554 dari 774 daftar inventarisasi masalah (DIM) telah dihapus, yang bila dipersentasikan mencapai 70.4 persen. Hal itu jika mengacu pada lampiran mengenai peraturan pembentukan perundang-undangan, kata  juru bicara Tim Pengkajian RUU PKS MUI Neng Djubaedah.

“Intinya, RUU PKS itu harus sejalan dengan nilai-nilai agama,moral, keamanan,ketertiban,hukum dan budaya sebagai pertimbangan dalam pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Dan kita sebagai umat Islam, tidak ingin Undang-Undang yang digodok dan dikeluarkan itu pada akhirnya tidak sejalan dan bertentang dengan aspirasi umat Islam. Jika DPR yang katanya masih ingin merevisi  RUU PKS, itu artinya undang-undang yang akan dikeluarkan tidak baik. Kita tidak ingin RUU PKS hanya sekedar menjadi paradigma hak azasi manusia (HAM),gender, dan kekuasaan. Sementara, nilai-nilai lain,seperti agama,moral,keamanan,ketertiban umum, serta nilai-nilai hukum dan budaya yang berkembang dalam masyarakat Indonesia tidak dipertimbangkan,” pungkas Imbang, mengakhiri. (samar)

 

 

sam

No comment

Leave a Response