Terkait UU Pilkada ,KPU Akan Ajukan Judicial Review ke MK

 

Matamatanews.com.JAKARTA—Komisi Pemilihan Umum akan megajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Ketua KPU, Juri Ardiantoro mengatakan lembaganya menguji materi terkait dengan pasal 9 ayat a, KPU menilai pasal tersebut mengancam independensi lembaga penyelenggara pemilu. Menurut UU Dasar 1945 yang mengatur pemilihan umum diselenggarakan suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

“ Berkas gugatan diserahkan pekan ini. Kami menganggap pasal tersebut membuat KPU tidak independen.” ujar Juri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

UU Nomor 10 Tahun 2016 merupakan hasil revisi UU Nomor 8 Tahun 2015. Dalam pasal 9 ayat a, KPU harus berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam menyusun serta menetapkan Peraturan KPU  dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan. Konsultasi dilakukan melalui rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.

Gugatan itu juga dipicu dengan revisi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 soal diperbolehkannya terpidana hukuman percobaan sebagai peserta pemilihan kepala daerah. Perubahan peraturan itu dilakukan setelah KPU melakukan konsultasi dengan Komisi Penerintahan DPR dan Menteri Dalam Nergri pada pekan lalu. KPU telah mengesahkan revisi tersebut. “ Sejak awal kami menolak terpidana ikut pilkada.”

Peraturan soal diperbolehkannya terpidana mengikuti pilkada memicu penolakan dari beberapa fraksi di parlemen. Diantaranya PDIP, PKS, NasDem, dan Demokrat yang menyatakan menolak. (dit/Berbagai sumber)

sam

No comment

Leave a Response