Tiga Pelaku Korupsi Gugat UU Tipor

Matamatanews.com-Tiga pelaku korupsi, yaitu Firdaus yang terjerat kasus korupsi pembangunan sarana dan prasarana olahraga Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2009, Imam Mardi Nugroho yang terjerat  kasus korupsi dana hibah El John Bangka Belitung, dan  Yulius Nawawi yang terlibat kasus korupsi bansos Kabupaten OKU 2008 mengajukan gugatan uji materi terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU No 20/2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ke Mahkamahh Konstitusi (MK).

Para pemohon, yang mewakili permohonannya kepada  kuasa hukum Heru Widodo menyatakan ketentuan dalam pasal tersebut memberikan peluang kepada aparat penegak hukum untuk berbuat sewenang-wenang sehingga mengabaikan kewajiban untuk bertindak atas dasar hukum yang jelas dan pasti.

Dalam sidang perbaikan permohonan di Mahkamah Konstitusi,Selasa (5/4) lalu Heru menyatakan bahwa setiap keputusan yang diambil akan selalu berisiko untuk dinyatakan sebagai kejahatan korupsi meski keputuskan tersebut menguntungkan bagi rakyat. Akan tetapi dengan adanya UU No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, sudah semestinya kesalahan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara terlebih dahulu diselesaikan
Dengan penyelesaian berdasarkan hukum administrasi, bukan dengan hukum pidana.

“Kesalahan administratif harus dilakukan melalui penyelesaian secara administratif, tidak dengan pendekatan pidana,”katanya. Ketua Majelis Hakim Maria Farida,seusai mendengarkankan penjelasan perbaikan permohonan ,mengatakan permohonan akan dibawa dalam rapat permusyawaratan hakim guna menentukan pemeriksaan tersebut layak atau tidak untuk diteruskan ke tahap pemeriksaan.

“Kami terima permohonan ini,akan kami sampaikan ke RPH untuk ditindaklanjuti bagaimana penyelesaiannya, apakah dipanggil untuk sidang lanjutnya atau (keputusan) yang lain,”kata Maria sambil menutup sidang. Adapun bunyi Pasal 2 ayat 1 yang digugat ,yaitu  setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan pen jara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Selain  itu , frasa kata ‘dapat’dalam kedua pasal mengakibatkan kerugian dan menimbulkan  kere4sahan bagi mereka serta pihak yang sedang menduduki jabatan dalam pemerintahan.Pasalnya, setipa tindakan yang dikeluarkan dapat diancam dengan pidana korupsi.Kata’dapat’,menurut Heru bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3),27 ayat (1),28 G ayat (1),28D ayat (1),281 ayat (4) ,dan ayat (5) UUD 1945. (Nyu/P-4/icam/MI)

 

sam

No comment

Leave a Response