Matamatanews.com, PARIS—Dilansir dari media TRT World, Federasi Olahraga Solidaritas Islam mengatakan bahwa hijab adalah aspek dari identitas banyak wanita Muslim dan harus dihormati, seraya menambahkan bahwa larangan Prancis dapat menghalangi beberapa atlet Muslim Prancis untuk bertanding.
Sekelompok federasi olahraga dari negara-negara mayoritas Muslim mengatakan bahwa langkah Prancis untuk melarang atlet Olimpiade mengenakan jilbab akan "mengirimkan pesan pengucilan".
Federasi Olahraga Solidaritas Islam (ISSF) yang beranggotakan 57 negara, yang berbasis di ibu kota Arab Saudi, Riyadh itu menyatakan "keprihatinan yang mendalam" atas keputusan Prancis pada hari Senin (2/10/2023), yang diambil sesuai dengan aturan ketat negara tersebut tentang sekularisme.
Pada bulan lalu Menteri Olahraga Prancis Amelie Oudea-Castera mengataka bahwa pemerintah Prancis menentang segela bentuk tampilan maupun simbol-simbol agama selama acara olahraga berlangsung.
"Apa artinya itu? Itu berarti larangan terhadap segala jenis dakwah. Itu berarti netralitas mutlak dalam layanan publik," katanya kepada televisi France 3.
"Tim Prancis tidak akan mengenakan jilbab."
'Pesan pengucilan'
ISSF mengatakan dalam pernyataannya pada hari Senin (2/10/2023) bahwa hijab adalah "aspek dari identitas banyak wanita Muslim dan harus dihormati", dan menambahkan bahwa larangan Prancis dapat mencegah beberapa atlet Muslim Prancis untuk berkompetisi.
"Olimpiade secara historis telah merayakan keberagaman, persatuan dan keunggulan atletik," kata pernyataan itu.
"Dengan menerapkan larangan jilbab bagi para atletnya, tuan rumah akan mengirimkan pesan pengucilan, intoleransi dan diskriminasi yang bertentangan dengan semangat Olimpiade."
Pernyataan tersebut mendesak pihak berwenang Prancis "untuk mempertimbangkan kembali larangan ini" dan menyerukan "keterlibatan yang berarti dengan komunitas olahraga Muslim di Prancis."
ISSF didirikan pada tahun 1985 untuk melayani anggota Organisasi Kerja Sama Islam, yang berbasis di kota Jeddah, Arab Saudi, "dalam semua aspek kegiatan olahraga", menurut situs webnya.
Organisasi ini telah menyelenggarakan lima edisi Islamic Solidarity Games, yang terakhir tahun lalu di Turki.
Kantor hak asasi manusia PBB belum secara langsung menanggapi larangan jilbab di Prancis bagi para atletnya, namun seorang juru bicara mengatakan pekan lalu bahwa "tidak seorang pun boleh memaksakan apa yang harus atau tidak boleh dikenakan oleh seorang wanita.".(dbud/trt world)
No comment