Matamatanews.com, JAKARTA— Dalam Acara ILC berhasil membuat para Jenderal Purnawirawan TNI dan POLRI bicara blak-blakan terkait masalah yang menjadi penyebab lebih dari 10 kali bentrokan antara anggota TNI vs POLRI, baik secara kelompok kecil sampai se-batalyon.
Mencermati permasalahan tersebut Pengamat Ekonomi Islam Imbang Djaya mengatakan, jika masalah-masalah mendasar yang sudah dikupas habis di ILC tidak segera dicarikan solusinya, maka jangan heran jika peristiwa serupa akan terulang terus menerus.
"Salah satu akar masalah adalah kecemburuan sosial terkait ekonomi. Masalah ini hanya bisa diatasi jika gaji bersih para prajurit TNI dan POLRI dinaikkan sampai mencukupi semua kebutuhan mereka, "jelasnya.
Masalah lain menurut Imbang adalah terkait dengan peraturan dan UU, hal ini hanya bisa diatasi oleh orang-orang yang kompeten, baik mereka yang di eksekutif maupun yang di legislatif.
"Jadi tinggal kita nilai sendiri saja, apakah anggota kedua organ tersebut sudah kompeten untuk mengurusi negara atau belum? Jika kualitas penyelenggara negaranya tidak kompeten, maka sampai kiamat masalah TNI vs POLRI ini tidak akan pernah selesai, "lanjut Imbang.
APA SOLUSI UTK MENGATASI MASALAH KECEMBURUAN SOSIAL TNI DAN POLRI?
"Cemburu akan terjadi jika salah satu pihak merasa diperlakukan tidak adil apapun alasannya. Termasuk adanya perbedaan penghasilan dan kesejahteraan yang mencolok. Hal ini disepakati semua pembicara yang hadir di ILC tadi malam, "ujarnya.
Berdasarkan fakta terkait potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia, seharusnya masalah kesejahteraan TNI POLRI tidak harus terjadi. Jika diolah dengan baik dan dibagikan dengan adil, maka prajurit TNI dan POLRI seharusnya bisa mendapat penghasilan minimum sekitar $1000/ bulan untuk yang bujangan dengan pangkat paling rendah.
"Logikanya sangat sederhana, yaitu dilihat dari omzet bisnis para konglomerat yang memanfaatkan para Jenderal aktif atau Purnawirawan sebagai backingnya. Jika hasil usaha mereka diserahkan 50%nya untuk kesejahteraan para prajurit yang secara tidak langsung mengawal para konglomerat tersebut, maka urusan kesenjangan ekonomi ini selesai dengan mudah, "tuturnya bersemangat.
Potensi lainnya juga bisa didapat dari berbagai kegiatan ekonomi yang bisa berjalan dengan baik berkat jasa para prajurit TNI POLRI ini, baik kegiatan di darat, laut dan udara. Jadi ini hanya masalah mau atau tidak mau dari para penyelenggara negara.
Mengenai masalah pembagian peran TNI dan POLRI lanjut Imbang, pokok masalahnya ada di pemerintah. Jika pemerintah diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten maka apapun hasil kerjanya pasti akan selalu tidak beres. Jadi harus dibenahi dulu kompetensi para penyelenggara negaranya, baru kita bisa mendapatkan hasil kerja yang baik.
BAGAIMANA MEMBENAHI KOMPETENSI PARA PEJABAT?
Menurutnya tidak mudah membenahi orang-orang yang tidak becus. Jadi harus ada kemauan sangat kuat dan tegas dari pejabat tinggi atau tertinggi dibidangnya masing-masing yang mau membenahi jajarannya yang tidak kompeten. Caranya adalah mewajibkan semua pejabat ikut uji kompetensi.
"Apapun hasilnya harus dipatuhi. Jadi termasuk Presiden RI, jika termasuk yang tidak kompeten, beliau harus legowo dan mundur atau belajar lagi sampai kompeten, "pungkas Imbang. (Javi/Nusa)
No comment